Orang Tua Dari Siswa SMP Tirtamulya Korban Pembacokan Lapor Polisi

Orang Tua Dari Siswa SMP Tirtamulya Korban Pembacokan Lapor Polisi

nuansarealitanews.com – Karawang, NR – Asep Kameng, orang tua Muhammad Maulana, siswa SMP Negeri 2 Tirtamulya yang dibacok diduga oleh siswa SMP PGRI Lemah Abang di Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Kamis (17/10/2019) kemarin bakal menempuh jalur hukum.

Asep tidak terima melihat anaknya terluka parah karena tindakan beringas yang diduga dilakukan siswa PGRI Lemah Abang. Bahkan, ia mengaku sudah membuat laporan kepolisian di Polres Karawang pada Jumat (18/10/2019) kemarin.

Asep menceritakan kronologis kejadian. menurut putranya tersebut, putranya saat itu berboncengan dengan temannya. Namun, di tengah perjalanan, putranya dipepet oleh sepeda motor yang diduga dikendarai oleh Siswa SMP PGRI Lemah Abang.

Sebelum terjadi pembacokan, sempat ada aksi kejar-kejaran. Namun, apesnya putranya jatuh. Usai jatuh, Maulana langsung dibacok oleh pelaku. “Saya hanya ingin menuntut keadilan,” kata Asep.

Saat ini, Muhammad Maulana masih berada di Rumah Sakit Lira Medika, dan mendapatkan perawatan intensif. “Meskipun sudah membaik, tapi saya tetap ingin pelaku dijerat dengan hukum, ini agar ada efek jera dan tidak ada lagi aksi penyerangan terhadap sesama siswa,” kata Asep. (MK)

DAK SDN Lemahkarya I Disinyalir Bermasalah, Kejari Diminta Turun Tangan

DAK SDN Lemahkarya I Disinyalir Bermasalah, Kejari Diminta Turun Tangan

nuansarealitanews.com – KARAWANG (NR)-Dana Alokasi Khusus ( DAK) yang digelontorkan pemerintah, lagi-lagi menuai masalah, pasalnya, bantuan DAK SD Negeri Tahun Anggaran 2019 dengan nama kegiatan Rehab Ruang Guru dan Rehab Ruang Kelas di SDN Lemahkarya I, Desa Lemahkarya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, disinyalir disilumankan oknum pelaksana beserta kroni-kroninya baru-baru ini.

APBD Pemerintah Kabupaten Karawang Dana Alokasi Khusus ( DAK) SD Negeri Tahun Anggaran 2019. Nama kegiatan rehab ruang guru lokasi kegiatan SDN Lemahkarya I pelaksana swakelola (P2S) SDN Lemahkarya I volume 1 ruang waktu kegiatan 90 hari Kalender, tanggal mulai – rencana selesai- jumlah dana bantuan : Rp 75.674.000,- dan pada Papan proyek kedua tertera nama kegiatan rehab ruang kelas, volume kegiatan 3 ruang, jumlah dana bantuan : Rp 248.814.000,- dan mengenai yang lainnya sama dengan diatas.

Proyek rehab swakelola di SDN Lemahkarya I sejak dimulai hinga pekerjaan hampir selesai, tidak pernah dipasang papan proyek, pekerjanya orang luar bukan warga setempat, menggunakan material bekas, diperparah dengan peruntukan satu rehab ruang guru,

“padahal, menurut pihak guru ruang gurunya tidak ada, makanya setelah anggarannya turun, mungkin dibuatkanlah Ruang baru itu” ucap At warga setempat pada media ini dilokasi pekerjaan (11/10).

Ungkap warga lainnya, dengan tidak nampaknya papan proyek dilokasi pekerjaan sebagai bentuk transparansi pengguna anggaran terhadap publik, dan menggunakan material bekas pekerjaan terkesan asal jadi,

“ini kan dari duit rakyat, masyarakat perlu tahu dari mana dan anggarannya seberapa, pekerjan ini tidak transparan pada publik, asal-asalan mengunakan kayu bekas” tandasnya.

Sekolah ini mendapat Bantuan DAK tiga Rehab Ruang Kelas dan Satu rehab ruang guru, dengan pertimbangan kekurangan ruang kelas dan ruang guru masih bagus peruntukan satu rehab ruang guru itu, “dibuatkanlah ruang guru baru, dengan ukuran 5×7, nanti RABnya yang dirobah, tapi anggarannya masih tetap sebesar tersebut ” kata Udung Kepsek SDN Lemahkarya I diruang kerjanya pada media ini,(11/10).

Udung membenarkan telah menggunakan material bekas, ” iya , tapi kayu bekas itu tidak dipakai semuanya” kilahnya.

Yang mencari pekerja panitia pelaksana bersama komite “pekerja warga sekitar sini” imbuhnya.

Terkait papan proyek yang tidak pernah dipasang sebagai bentuk transparansi kepada publik, yang hanya disimpan didalam ruang guru sebagai pajangan ” papan proyek ada, itu silahkan kalau mau dilihat mah” ucap kepsep SDN Lemahkarya 1 sambil menunjukkan papan proyek yang disimpan didalam ruang guru tersebut.

Terkait dugaan itu, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyrakat dan kalangan penggiat penyelamat duit rakyat lainnya yang ada di Kabupaten Karawang, meminta pihak penegak hukum yaitu Kejari Karawang untuk segera turun tangan. Hal ini sesuai dengan amanat Persiden RI, Terkait terjadinya kekeliruan/penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi pada instansi-instansi pemerintah maupun swasta, terlebih yang menyalahi peraturan sesuai amanat UU RI No 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN, UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, PP No 71 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. (Halsap)

Villa WOODY, Tempat Sempurna Habiskan Liburan Keluarga

Villa WOODY, Tempat Sempurna Habiskan Liburan Keluarga

nuansarealitanews.com – Pangandaran NR – Villa Woody Jaminan kesempurnaan untuk berlibur bagi Keluarga.

Villa Woody, Wujud Kampung Modern yang membuat anda Betah, Nyaman dan Santai.

Villa Woody Pangandaran, adalah tempat yang sempurna bagi Anda untuk benar-benar bersantai dan merasa di rumah sendiri, Kami di sini untuk Anda dan keluarga Anda untuk menghabiskan liburan. Woody villa adalah akomodasi yang sangat cocok untuk berkumpul dengan keluarga, memiliki desain pedesaan modern yang terletak di Kecamatan Parigi, akses mudah dan dekat dari pusat kabupaten Pangandaran, area dengan Pasir Putih (Cagar Alam), Batu Hiu, Green Canyon, Batu Karas, Madasari, Bukit Pepedan, Citumang, Batu Lumpang, atau Green Santirah.

ANDA PENASARAN….?

Ini informasi tentang Villa Woody

* Detail Akomodasi Villa Woody Pangandaran *

Villa Woody dibangun diatas lahan dengan luasan area sekitar 1.500 m2 dan berdiri diatas danau buatan, mempercantik suasana sekaligus sebagai wahana bermain air.

Berikut beberapa informasi selengkapnya:

Kapasitas. : 30-35 orang
Tipe Properti. : Private Villa
Kamar Tidur. : 2 kamar besar
Tempat TIdur. : 2 bed King Size
Extra Bed. : tersedia 26 extra bed
Kamar Mandi. : 2 kamar mandi dalam, 1 kamar mandi luar.

Fasilitas Villa Woody Pangandaran

Family Room: 1 ruang
Karaoke Room: Yes
Mini Bar: Yes
Televisi: 2 TV
Air Conditioner Yes
Free Wifi: Yes
Kitchen: Yes

BBQ Equipment: Yes
Cano / Kayak: 2 kano (single and double)
Parkir Luas: 6-8 Mobil atau 2 Medium Bus.

BERAPA SIH HARGA SEWANYA..?

Harga Sewa Villa Woody

Villa Woody disiapkan untuk bisa disewa sebagai penginapan untuk keluarga kecil atau rombongan besar, termasuk untuk acara atau event bagi kantor atau perusahaan Anda dengan biaya sewa sebagai berikut:

Penginapan
Private Villa IDR 2.000.000 /night: two king sized bed for 4 adult
1 Room IDR 1.000.000 /night for 2 adult
Extra Bed IDR 100.000/bed.

Villa Woody juga bisa loh buat acara nikahan, ini Rate Harganya ;

Wedding Venue | Event | Big Group
Wedding Venue IDR 10.000.000 / 3 malam, include 75 kursi.

Prewedding IDR 300.000 / 5 Jam include Ruang make up

Event IDR 1.000.000 / 12 Jam.

Termasuk jika anda punya komunitas dan ingin menginap, ini harganya :

Big Groups IDR 4.600.000 / 1 malam, include 26 extra bed dan bebas semua fasilitas.

Daripada penasaran datang aja ke

Villa Woody

Jalan ARDIYASA No 2. Bojong Salawe

Parigi, Kabupaten Pangandaran.

Di Ulang Tahun Pangandaran

SELURUH KELUARGA BESAR & STAF KARYAWAN/i “WOODY VILLA” .

Mengucapkan

MILANGKALA KABUPATEN PANGANDARAN Ke 7 Tahun 2012/2019.

SEMOGA PANGANDARAN LEBIH BERKEMBANG MAJU DENGAN KOMPETSI SDM MENINGKATKAN PANGANDARAN HEBAT

.

Olah Raga Bersama Anak Bangsa Dan Elemen Masyarakat Kabupaten Tangerang

Olah Raga Bersama Anak Bangsa Dan Elemen Masyarakat Kabupaten Tangerang

nuansarealitanews.com – Tangerang NR – Dalam rangka memupuk kesatuan dan persaudaaraan antar warga Republika Indonesia, pemda kabupaten Tangerang berupaya mewujudkannya dengan menyelenggarakan Olah Raga Bersama dengan jalan santai di seputar komplek Pemda kabupaten Tangerang. Jumat (18/10/19).

Ribuan masyarakat yang turit hadir dalam acara olah raga bersama tersebut dari berbagai unsur.

Bupati Tangerang ZAKI ISKANDAR berkenal memimpin langsung pelepasan peserta olah raga jalan santai tersebut.

Dalam acara itu Juga di hadiri Wakapolres AKBP Komarudin, KASDAM MAYOR ARH I. Wayan Kariana, Ormas Pemuda Pancasila, Ormas Forum Keluarga Besar Sumatra Bagian Selatan ( FKBSS) dll.

“hindari perpecahan dan tolak kerusuhan dan anarkis, kita sukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, jaga Persatuan Republika Indonesian NKRI harga mati” tegas Nasir Maulana ketua umum (FKBSS).

(Hamid nr/ taslinr)

Proyek Pembangunan Pasar Dusun Maccini Tidak Ada Plang Proyek

Proyek Pembangunan Pasar Dusun Maccini Tidak Ada Plang Proyek

nuansarealitanews.com SULSEL,NR – Pembangunan pasar yang sedang berjalan, menjadi pertanyaan Warga karena tanpa memasang Plang Proyek yang berisi penjelasan Proyek yang sedang dijalankan.

Media pun melihat langsung pada saat berkunjung ke desa -desa yang ada di kecamtan Sinjai Borong, media juga heran melihat salah satu pembangunan Pasar Dusun Maccini,
Desa Bonto Tengah, kecamatan Sinjai Borong, kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Jumat (18/10).

Tidak adanya papan proyek yang terlihat dipasang, padahal, pekerjaan sudah di mulai sejak awal bulan Oktober, menurut warga sekitar. Masyarakat sangat menyayangkan pembagunan yang di perkirakan mencapai ratusan juta bahkan bisa mencapai milyar rupiah.

Tidak adanya plang proyek tersebut membuat tidak transfaran dan menjadi perbincangan warga, ungkap salah satu wara yang tidak bersedia disebut namanya kepada media.

Sementara itu Kaswan selaku kades, saat diminta konfirmasi terkait permasahan tersebut, beliau membenarkan akan hal ini.

Di waktu yg berbeda
Pak EDY selaku penanggung jawab CV Bulo-Bulo Barat, sekaligus pelaksana proyek tersebut, yang dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan,

“pembangunan di mulai sejak Tgl 2 Oktober dan berakhir 30 Desember 2019, ia mengakui keterlambatan pemasangan papan proyek ini disebabkan karena pihak penyedia, sementara saya dikejar target waktu yang hanya diberi kurang lebih 90 hari kerja”, jelasnya pada media.

( Mamat NR)

Album ‘Aku Tanpamu’ Maizura

Album ‘Aku Tanpamu’ Maizura

nuansarealitanews.com – Jakarta NR – Penyanyi cantik asal Makassar, Maizura menyatakan perasaannya lewat lagi “Aku Tanpamu”. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal pergi oleh orang yang sangat dicintai dan disayanginya.

Lagu ini merupakan lagu yang bercerita tentang kesedihan akan kepergian atau kehilangan orang spesial yang begitu menyakitkan sampai muncul perandaian jika saja kehidupan masih seperti dulu yang penuh dengan kebahagiaan.

Lagu ini menjadi salah satu soundtrack film ‘BEBAS’ yang disutradarai oleh Riri Riza, dan diperankan oleh Maizura, Sheryl Sheinafia,Agatha Pricilla, Luthesha, Zulfi Maharani, Baskara Mahendra, Marsha Timothi, Susan Bachtiar, Indy Barends, Widi Mulia serta Baim Wong.

Adapun Konferensi Pers bersama Maizura diadakan di Lounge XXI Plasa Senayan pada hari Selasa,15 Oktober 2019.

“Kehilangan itu pasti akan terjadi dalam hidup semua orang, terlepas dari betapa menyakitkannya rasa kehilangan itu,tetapi ada hal-hal yang justru membawa kita menjadi sosok yang lebih kuat dan tegar” katanya dengan senyumnya yang ramah.

Penulisan lirik lagu “Aku Tanpamu” dibantu oleh Bianca dan Dimas yang kemudian liriknya mengalami beberapa perubahan menyesuaikan dengan alur cerita film ‘Bebas’ oleh Mira Lesmana dan lagu ini sudah bisa di nikmati di seluruh digital musik platform pada 3 Oktober 2019. (Jessy)

DPD RI Berjuang Lahirkan UU Daerah Kepulauan

DPD RI Berjuang Lahirkan UU Daerah Kepulauan

nuansarealitanews.com – Ambon, NR – Pemerintah diharapkan memberikan respon yang positif dan beri’tikad baik dalam mendorong percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang mengingat urgensi RUU Daerah Kepulauan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah Kepulauan sekaligus sebagai wujud nyata kehadiran negara di Daerah Kepulauan.

Hal ini terungkap dalam Rapat Tahunan Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan Tahun 2019 dengan mengambil tema ‘Kebijakan Pemerintah terhadap Percepatan Pembangunan di Provinsi Kepulauan’ (17/10/2019).

Seminar dalam rangka Rapat Tahunan Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan dibuka oleh Barnabas Orno, Wakil Gubernur Maluku dan dihadiri oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi; Muh. Natsir Thaib Wakil Gubernur Maluku Utara; Arif Fadillah Sekda Provinsi Kepulauan Riau; perwakilan Provinsi Bangka Belitung; Provinsi Nusa Tenggara Timur; Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi Sulawesi Utara; Provinsi Sulawesi Tenggara; Ketua DPRD Maluku dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan; dan sejumlah perwakilan Kabupaten dan Kota Kepulauan. Sementara dari Kementerian/Lembaga, dihadiri oleh Dr. Moch Ardian N, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kemendagri RI; Vicky Nana Kania Kasubdit Bidang Hukum dan Harmonisasi Peraturan perundang-undangan Kumham RI; dan Kisnu Haryo Kartiko Tenaga Profesional Bidang Politik Lemhanas.Arif Fadillah mewakil Ketua BKS menyatakan bahwa Kebijakan Desentralisasi merupakan pilihan yang tepat untuk mengelola negara maritim dan kepulauan. Perjuangan terhadap regulasi Provinsi Kepulauan sudah dimulai sejak 10 Agustus 2005 (Deklarasi Ambon). Jumlah anggota ada 7 Provinsi yang kemudian bertambah menjadi 8 Provinsi dengan masuknya Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi anggota.

RUU Daerah Kepulauan merupakan inisiasi DPD RI yang sudah masuk dalam Prolegnas. RUU ini kemudian diakomodir dalam Pasal 27-30 UU 23/2014 tentang Pemerintahdan Daerah (UU Pemda).

“Hal ini tentu tidak sesuai harapan, oleh karena itu, kami mendorong DPD RI agar memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan pada prolegnas berikutnya (tahun 2020) untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang,” ujar Fadillah.

Sementara Wagub Maluku Barnabas menekankan pentingnya treatmen khusus untuk Provinsi Kepulauan yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang. “Tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk tidak mewujudkan RUU Daerah Kepulauan menjadi undang-undang. Dengan adanya forum ini (BKS) diharapkan mampu memberikan efek yang kuat bagi perjuangan untuk mewujudkan undang-undang kepulauan,” jelas Barnabas.

DPD RI Inisiatif Perjuangan RUU Daerah Kepulauan

Sementara itu, dalam seminar Badan Kerja Sama Propinsi Kepulauan, Pimpinan Komite I DPD RI, Senator H. Fachrul Razi, MIP yang akrab dipanggil Razi ini (Asal Dapil Aceh) dalam paparan bahwa RUU Daerah Kepulauan menjadi tanggung jawab DPD RI untuk menyiapkan sebagai usulan inisiatif dimana selama ini Negara belum hadir secara efektif.

Senator vokal ini mengatakan bahwa kebutuhan hukum baru (undang-undang) yang mewadahi pengaturan Daerah Kepulauan mesti dibaca sebagai respon politik Negara terhadap perkembangan global dan eksistensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam satu tarikan nafas yang sama dengan tekad Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, suatu penegasan jati diri sebagai bangsa bahari dan negara maritim (Nawacita) sebagai ikhtiar membangun Indonesia sebagai kekuatan negara-bangsa yang bersatu (unity), sejahtera (prosperity) dan berwibawa (dignity).

“Ikhtiar kita ini, menghadirkan Negara lewat “pintu masuk” RUU tak lepas dari manifestasi pandangan hidup, nilai-nilai luhur masyarakat dan cita hukum yang berakar kepada falsafah bangsa kita sebagaimana termaktub dan bersumber dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,” jelasnya.

Fachrul Razi melanjutkan bahwa ada tiga subtansi penting RUU yang kami usulkan yaitu: 1) Ruang Pengelolaan (Yuridiksi dan Wilayah pengelolaan); 2) Urusan Pemerintahan (Irisan Urusan dan Skala Kewenangan tertentu); dan 3) Uang (Formulasi dan Nominal Pendanaan Khusus). Pemerintah belum memberikan sikap yang jelas mengenai pengaturan Daerah Kepulauan.

Apakah pemerintah memilih menerbitkan PP amanat Pasal 27-Pasal 30 UU Pemda atau membahas lebih lanjut RUU Daerah Kepulauan yang merupakan inisiatif DPD RI khususnya Komite I DPD RI tersebut.Sebagai pengusul RUU tentunya kita sepakat membahas dan mengesahkan RUU Daerah Kepulauan serta meminta pemerintah seharusnya menyambut positif usul inisiatif ini sebagaimana DPD dan DPR menyambutnya dengan positif.

“Kami meminta dukungan dan kerjasama dari Provinsi-Provinsi Kepulauan agar RUU ini segera dibahas kembali dalam dan segera disahkan. Komite I tentunya telah siap melanjutkan perjuangan bersama 8 Provinsi Kepulauan dalam mewujudkan UU Daerah Kepulauan.”

Sementara itu, Kisnu Haryo dari Lemhanas sependapat bahwa Daerah Kepulauan semestinya diatur dengan menggunakan pedekatan Desentralisasi Asimetris. Adanya regulasi memberikan kepastian dan kekuatan hukum bagi Daerah Kepulauan.

“Keberadaan RPP Provinsi bercirikan Kepulauan sebagai amanat Pasal 30 UU pemda yang belum terbit tentunya cukup menghambat pelaksanaan Desentralisasi Asimtris. Keberadaan PP juga kurang optimal bagi Daerah Kepulauan, diperlukan suatu regulasi setingkat undang-undang.Sementara RUU Daerah Kepulauan Insiatif DPD belum terbahas dengan baik, sehingga Otonomi yang bersifat asimtris belum optimal”.

Kisnu melanjutkan bahwa Lemhanas mendukung adanya alokasi khusus bagi percepatan pembangunan Daerah Kepulauan termasuk didalamnya pengelolaan Sumber Daya Laut untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Daerah Kepulauan. Konektifitas Daerah Kepulauan dan ketersediaan sarana prasaran yang menunjang pembanguan Daerah Kepulauan.

Nana, dari Kementerian Hukum dan HAM RI menyatakan bahwa Direktorat harmonisasi fokus pada pembahasan harmonisasi regulasi dalam hal ini RUU Daerah Kepulauan. Beberapa catatan kami menyimpulkan masih diperlukan harmonisasi RUU Daerah Kepulauan dengan UU Pemda seperti mengenai Wilayah Pengelolaan Laut, Urusan, Kewenangan, dan adanya aturan berbeda kepada Daerah tertentu seperti DIY, Papua dan Papua Barat, Aceh serta Kawasan KhususNana juga menjelaskan bahwa RPP yang mengatur Pasal 30 UU Pemda tentang Provinsi yang bercirikan kepulauan sudah sampai dalam tahap harmonisasi akan tetapi berhenti, karena tidak memungkinkan kewenangan diatur dengan RPP melainkan harus diatur dengan undang-undang.

“Sekarang RPP berada di Menko dengan nama RPP Strategi Pecepatan Pembangunan Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan,” jelasnya.

Dirinya mengusulkan RUU Daerah Kepulauan harus dipastikan menjadi undang-undang Lex Spesialis.Adrian, mengungkapkan bahwa pada prinsipnya Negara hadir bagi seluruh rakyat Indonesia (Nawa Cita pertama). Kemudian bagaimana regulasi mengatur Provinsi Kepulauan didalam UU Pemda:

1) menyusun perencanaan dan menetapkan DAU dan DAK dengan memperhatikan Provinsi bercirikan Kepulauan;

2) DAU dengan menghitung luas lautan;

3) Penetapan DAK dengan memperhitungkan pengembangan Daerah Kepulauan;

4) Berdasarkan DAU dan DAK, dilakukan penyusunan Strategi percepatan Pembangunan Daerah;

5) menyusun Strategi percepatan meliput Pengelolaan, pembangunan Ekonomi, sosial budaya, SDM, Hukum adat terkait laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan

6) Pemerintah Dapat mengalokasikan Dana Percepatan di luar DAU dan DAK.

“Sebagai pengatur keuangan, kami hanya sebagai makmum, artinya kami mengikuti kebijakan apa yang kemudian dipilih, kami akan menyesuaikan dengan kebijakan tersebut,” jelasnya.

Kegiatan Seminar dalam rangka Rapat Tahunan BKS Provinsi Kepulauan ini ditutup, dengan pembagian cinderamata, dan adanya suatu kesimpulan untuk terus mengusung RUU Daerah Kepulauan menjadi undang-undang Kepulauan. (FRZ/Jsy)

Inisiasi Kelas Ringan Gelar Pertunjukan

Inisiasi Kelas Ringan Gelar Pertunjukan

Bandung, (NR).- Inisiasi kelas ringan salah satu kelompok mahasiswa dan mahasiswi yang kreatif selalu rutin mengadakan acara yang bersifat Persaudaraan.
pada umumnya acara yang diselenggarakan oleh Kelas Ringan selalu kolektif tanpa membebankan dana anggaran kepada lembaga,institusi, dan aperatur negara. Acara Kelas Ringan selalu murni dari patungan, guna melekatkan persaudaraan diberbagai macam kalangan.
(18/10/2019)

Di tengah-tengah kisruhnya demo mahasiswa perihal RUU Kuhp dan RUU KPK, inisiasi kelas ringan bersatu, berkumpul, dan berserikat dengan irama kesenian, salah satunya adalah seni musik.

Semoga acara ini tetap berlanjut dengan tidak memecahkan
salah satu kelompok/pihak demi kemajuan berbangsa dan benegara yang damai.

(DarsoNR)

Ormas PP MPC Kabupaten Tangerang Dukung Acara Olah Raga Bersama

Ormas PP MPC Kabupaten Tangerang Dukung Acara Olah Raga Bersama

nuansarealitanews.com – BANTEN, NR – Jumat 18 oktober 2019 pulul 08.00
ormas PP Pemuda Pancasila di bawah kepemimpinan Bapak Zulkarnain selaku ketua MPC kabupaten Tangerang, ikut serta memeriahkan acara olahraga bersama yang di adakan di lapangan pemda kabupaten Tangerang, Jumat (18/10).

Dalam kesempatan ini kami tidak akan menyia nyiakan dan ikut serta acara olah raga bersama, yang di adakan oleh Polres dan pemda kabupaten Tangerang, ucap Bapak ASNI CODET ketua PAC Cikupa, yang juga ikut hadir dalam acara tersebut.

Acara tersebut juga di hadiri oleh Bpk Zaki Iskandar, sebagai BUPATI Tangerang dan Kapolres Tangerang,(yosep Nr)

Lurah Tanjungpura dan TNI Giat Kerja Bhakti Jumsih

Lurah Tanjungpura dan TNI Giat Kerja Bhakti Jumsih

nuansarealitanews.com – Karawang NR – Kebersamaan antara Aparatur Sipil Negara (ASN), Satgas Citarum Harum Sektor 19 dan warga di Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang terus digeber. Salah satunya melalui kerja bhakti Jumsih (Jum’at Bersih) rutin di kerjakan.
Lurah bersama para warga sudah berkumpul dengan peralatan kebersihan dari pukul 07.30 Wib untuk membersihkan sampah-sampah di sepanjang jalan Ranggagede sepanjang bantaran rel kereta api, dalam kegiatan termasuk pengurus RT dan RW, Linmas, Serta Kader PKK, Kader Jumantik dan Penyuluh KB. Jum’at (18/10/19)

Sebelum melaksakan kerja bhakti terlebih dahulu di adakan apel bersama, Kegiatan Jumsih yang di pimpin oleh Serma I Sitanggang sebagai Dansub Sektor Tanjungmekar di Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat dan sektor 19 citarum harum.

Kami bersama Pak Lurah mengajak masyarakat yang ada di bantaran sungai yang ada di pinggiran irigasi yang ada di wilayah Citarum untuk membersihkan sampah, kegiatan ini sudah berjalan dari bulan Januari, di Karawang sudah kita bersihkan sampah-sampah yang di bawah jembatan Tanjung Pura di pinggir jalan ini.”ujar nya.

Lurah Tanjungpura H.Suryadi mengucapkan Banyak Terima Kasih kepada Anggota TNI Satgas Citarum Harum yang sudah bersinergi dengan pihaknya untuk melaksanakan kegiatan ini, kami sangat terbantu sekali dengan adanya TNI.

Lurah menjelaskan, Jum’at Bersih ini menjadi tugas utama untuk menjaga Kebersihan dan Keindahan lingkungan, Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarang khusus nya di sepanjang jalan rel kereta api.
Kami juga meminta kepada pihak DLH Karawang menerjunkan armada untuk mengangkut sampah.

Ia juga berharap kepada lapisan masyarakat dapat membantu pelaksaan jum’at bersih dengan aktif ikut bekerja bhakti bersama.
Tanpa adanya kerjasama dan partisifasi aktif dan kesadaran dari masyarakat program ini tidak akan terwujud.

“Alhamdulillah kegiatan Jumsih ini berjalan dengan baik setiap minggunya, berkat dorongan dan partisipasi dari warga.” pungkasnya (MK)