Dugaan Pungli PTSL di Desa Pete, Aktivis Akan Adukan Ke Kejari

Spread the love

TANGERANG |NUANSAREALITANEWS.COM,-Rabu 25 Maret 2020. Untuk menindaklanjuti pembetitaan sebelumnya kami tim dari Nuansa Realita sudah berupaya mau mengkonfiasi kepada Pihak Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Akan tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak desa.

Dengan demikian, dugaan pungutan / pungli program (PTSL) yang dilakukan oleh pihak desa melalui musawarah kepada semua Rt dan Tokoh masarakat Desa Pete yang sudah sepakat untuk pembuatan SERTIPIKAT PROGERAM PTSL dibebankan sebesar Rp. 900.000 ( sembilan ratus ribu rupiah) perbidang sesuai dengan bukti edaran tertulis.

Beberapa warga masyarakat sangat keberatan, seharusnya ditujukan untuk memudahkan warga mengurus sertifikat tanah, justru banyak dugaan menjadi lahan pungutan liar (pungli) bagi segelintir oknum.

Seperti yang terjadi di Desa Pete tersebut, yang diduga telah melakukan pungli tersebut terhadap warga.

Disampaikan oleh panitia PTSL di Desa Pete saat dikonfirmasi oleh awak media mengatakan pada saat rapat di kantor Desa Pete yang dipimpin langsung oleh kepala desa berinisial A.A telah menyepakati untuk menetapkan biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp. 900.000 rupiah dan hal ini langsung direspon oleh salah satu angota rapat dengan membuat selembaran berupa edaran tertulis yang langsung disampaikan pada masyarakat,” ujarnya.

Keberanian oknum perangkat Desa Pete yang diduga hendak melakukan sosialisasi kepada para penerima program pemerintah PTSL terkait biaya yang harus dibayar, yaitu sebesar Rp 900.000 Rupiah/bidang tanah.

Menurut keterangan salah seorang Warga Desa Pete,”Kami sangat keberatan kalau harus membayar Rp.900.000 Rupiah,” ucapnya saat ditanya awak media dan memberikan bukti berupa lembaran surat yang sempat dibuat oleh oknum perangkat desa, yang telah dibagikan ke warga.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Program PTSL seharusnya gratis, setiap penerima hanya diminta membeli materai dan patok tanah yang memang tak dianggarkan oleh pemerintah.

Disinilah oknum diduga menyalahgunakan wewenangnya, berniat mencari keuntungan pribadi dengan cara meminta penerima program PTSL untuk membayar Rp 900.000/bidang tanah. Biaya tersebut di luar batas kewajaran.

Menanggapi hal tersebut, tim nuansarealitanews.com melakukan konfirmasi terhadap oknum yang berinisial WN dan AM sebagai prangkat desa yang mengakui bahwa benar melakukan pungutan liar tersebut serta telah membagikan selembaran kepada masyarakat (2/3/20) sekira, pukul 16.04 wib di salah satu rumah makan di Kabupaten Tangerang dan mereka membenarkan bahwasanya program PTSL ini sebenarnya sudah disosialisasikan pihak terkait dan tidak dibenarkan jika panitia meminta serta menekan kepada masyarakat untuk mengeluarkan biaya lebih dari Rp. 150.000.

Di tempat terpisah salah satu aktivis Kabupaten Tangerang yang saat ini belum mau disebukan nama nya dan Lembaga nya akan segera mengumpulkan bukti untuk membuat laporan ke pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten. Karena pihak Kejaksaan sudah berkomitmen untuk pengawasan PROGRAM PTSL di saat sosalisasi Progeram PTSL di Desa2 yang mendapatkan program PTSL. Sesuai keputusan bersama Menteri AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN RI . Mentri DALAM NEGERI. Menteri DESA PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NO 25/SKBV/2017No :37Tahun2017 Tentang pembayaran persiapan pendaptaran Tanah sistimatis. Ujanya.

Tim tidak akan berhenti sampai disini dan akan terus mengusut dan membantu masyarakat Desa Pete khususnya agar tidak terjadi perencanaan atau pun yang sudah dipungut biaya pembuatan sertipikat yang di luar batas kewajaran oleh Oknum yang tidak bertangung jawab dalam program pemeritah PTSL.

(Andi)

Related posts