Kabid Humas Polda Banten Sosialisasikan Tentang Kekarantinaan Kesehatan

Spread the love

BANTEN | NUANSAREALITANEWS.COM,-Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardy Priadinata, sosialisasikan Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Edy Sumardi menjelaskan, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ini menjadi dasar hukum para pemerintah daerah dalam melakukan strategi pembatasan aktivitas di daerahnya.

Edy juga menjelaskan, dalam Pasal 1 ayat (1 dan 2) UU Nomor 6 Tahun 2018, yang menyebutkan dalam ayat 1-nya, kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sedangkan dalam ayat 2-nya mengatakan bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Dikatakan pula, bilamana mekarantinaan kesehatan diterapkan, pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah serta pihak lembaga terkait, wajib memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak, seperti yang diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 6 Tahun 2018, yakni setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina.

“Selain UU Karantina Kesehatan tersebut, terdapat juga ketentuan lain, yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakitnya, yang dalam Pasal 1 huruf a, menyebutkan wabah penyakit menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka,” paparnya.

“Pada huruf b-nya mengatakan, sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah,” sambung Edy Sumardi

Menurut Edy, kekarantinaan kesehatan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, mencegah dan menangkal penyakit, dan, atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

“Diharapkan masyarakat Indonesia khusunya warga Provinsi Banten tidak latah dengan mengucapkan istilah ‘Lock Down’ dengan bercermin kepada negara yang sudah menerapkan yaitu China, Italia, Inggris dan Afrika Selatan. Karena Negara Indonesia sudah memiliki instrumen hukum sendiri, yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” pungkasnya.

Di tempat terpisah Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat GERAKAN PEMBARUAN GENERASI INDONESIA ( LSM GERHANA INDONESIA ) Inuar Gumay,” sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Kabid Humas Polda Banten Kombespol Edy tentang kekarantinaan kesehatan asalkan pemerinta pusat dan daerah sebelum menentukan kebijakan seharusnya memikirkan dampak sosial ekonomi masyakat yang terkena dampak kekarantinaan atau istilah lockdown. Jangan sampai masyarakat disuruh diam di rumah tetapi pemerintah tidak memperhatikan masyarakat terutama kebutuhan masyarakat sehari hari yakni bahan pangan di karenakan tidak bisa beraktifitas seperti biasa dan meninggalkan matapencaharian. Dengan ada nya kebijakan pusat maupun daerah untuk lockdown wilayah atau istilah karantina wilayah jangan sampai dampak sosial ekonomi masyarakat terabaikan,” ujarnya.

(Andi alamsyah)