BUPATI JEJE : RSUD PANDEGA PANGANDARAN BELUM KERJASAMA DENGAN BPJS

Spread the love

PANGANDARAN | NUANSAREALITANEWS.COM,-
Rumah Sakit Pandega Pangandaran sudah resmi dan bisa beroperasi melayani masyarakat. Masyarakat Pangandaran dalam pelayanan kesehatan sudah tidak perlu keluar kabupaten meskipun dalam pelayanan belum adanya kerjasama dengan BPJS.

Bupati Pangandaran H.Jeje Wiradinata menuturkan,”pembangunan RSUD Pandega Pangandaran menghabiskan anggaran sebesar 400 jt. yang bersumber anggaran dari DAK Kesehatan untuk fisik, bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Gubernur Aher dan diresmikan oleh Gubernur Ridwan Kamil melalui Teleconfrence. Pengerjaan pembangunan selesai dalam jangka 2 tahun sekarang sudah bisa dimanfaatkan, dengan beroperasinya pelayanan ini akan membantu pelayanan bagi masyarakat Pangandaran yang biasanya layanan masyarakat berobat ke Rumah sakit luar Kabupaten seperti ke Banjar, Ciamis atau Ke Rumah Sakit daerah Banyumas sekarang sudah dapat kita layani sendiri, kita memiliki fasilitas tempat tidur sebanyak 174 unit, Isolasi Covid 19 sementara ada 2 nb bertempat di ruangan atas dan sekarang sedang dipersiapkan gudang farmasi pindah sekarang sedang dipersiapkan untuk ruang isolasi. Kita memiliki persoalan yang serius sampai saat ini belum bisa kerjasama dengan BPJS,” ungkap Bupati H Jeje Wiradinata menyampaikan ke Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang didampingi Ketua DPRD Propinsi Jabar saat sela” sela peresmian RSUD Pandega melalui Teleconfrence yang dihadiri Wakil Bupati H.Adang Hadari, Kapolres Ciamis, Dandim 0613 Ciamis, Anggota DPRD Pangandaran, anggota DPRD Provinsi, Sekda Pangandaran dan para Asda, Para SKPD dan pemuka masyarakat di ruangan RSUD Pandega Pangandaran (04/04).

“Kalau kita bayangkan masyarakat berobat ke rumah sakit tidak layani BPJS sangat ironis sudah jelas akan marah-marah, makanya kami cari jalan keluar dari APBD Kabupaten Pangandaran kurang lebih 2,5 M per bulan, sedangkan kebutuhan sangat besar diatas itu, makanya mohon bantuan gubernur dan arahannya untuk ketingkat atas, selain itu kami memiliki dr sebanyak 15 orang yang siap melayani termasuk dr. Specialist kami sudah sarankan jangan sampai dalam pelayanan mengedepankan administrasi akan tetapi harus didahulukan pelayanan pasien segera ditangani, urusan administrasi belakangan. Maka, Rumah sakit dinamakan RSUD sesuai arahan gubernur harus bisa melayani masyarakat Kabupaten Pangandaran yang lebih baik,” pungkasnya.
(Rachmat)