Dampak Pandemi Covid-19, Bagi Pemerintah Kota Langsa

Spread the love

Kota Langsa, Aceh | NUANSAREALITANEWS.COM, — Pemerintah Kota Langsa telah mengeluarkan Surat Edaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/ 2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka penanganan Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian basional dan Surat Gubernur Aceh Nomor 602.1/6075 perihal Penundaan Pelaksanaan Proses Tender Dana Otonomi Khusus Aceh.

” kami tegaskan bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, APBK Langsa Tahun Anggaran 2020 terjadi pengurangan pada dana Transfer diluar Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.43.575.218.589″ Demikian ungkap, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa, Amri Alwi, kepada wartawan senin, 20/042020.

Menurutnya, ditambah adanya koreksi PAD oleh Pemerintah Kota Langsa sebesar Rp.4.954.069.960. Sebelumnya Pemerintah Kota Langsa juga telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 uang digunakan untuk Bidang Kesehatan, Kebutuhan RSUD Langsa, BPBD Kota dan Gugus Tugas Kota Langsa sebesar Rp.21.700.381.810.

Diharapkan kepada seluruh Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kota Langsa untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) kepada kami melalui BPKD Kota Langsa (Bidang Anggaran) dan melakukan rasionalisasi terhadap Belanja Langsung sebesar 50 % dari anggaran sebelumnya.

Selanjutnya, pelaksanaan seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh untuk Alokasi Kota Langsa yang sampai saat ini belum ditetapkan pengumuman pemenang atau belum dilaksanakan proses tender agar dilakukan penundaan.

Pelaksanaan seluruh kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik juga dilakukan penyesuaian yaitu terhadap Bidang Pendidikant tidak termasuk Perpustakaan dan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana. Sedangkan terhadap 6 Bidang lainnya yang telah disetujui pada tahap awal anrara lain :
1. Bidang Sosial 2. Bidang Sanitasi 3 Bidang Perumahan 4. Bidang jalan 5. Bidang Irigasi serta 6. Bidang Kelautan dan Perikanan tidak ada tercantum dalam rincian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020
Bahwa akibat Pandemi Covid-19.

Kita ketahui bahwa perekonomian nasional telah mengalami beban yang sangat berat telah melakukan berbagai kebijakan pergeseran anggaran dalam APBN dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19, penerimaan APBN juga berkurang oleh ekonomi dunia akibat dari turunnya harga minyak dunia.

Ditambahkanya, Pemerintah Pusat telah memotong pendapatan yang ada dalam APBD Provinsi dan kab/kota, sehingga daerah harus memangkas semua belanja yang telah dianggarkan.

Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi kegiatan ekonomi di daerah akan sangat mempengaruhi terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat, ekonmi masyarakat akan terpuruk, ekonomi masyarakat akan hancur, usaha kerajinan masyarakat tidak berjalan, barang-barang hasil produksi masyarakat tidak laku terjual, karena kemampuan daya beli masyarakat rendah pada akhirnya tingkat kemiskinan meningkat dan kasus-kasus kriminal merajalela dalam masyarakat.

“Semoga Allah menerima doa kita semua agar Pandemi Covid-19 akan cepat berakhir” tandas Amri Alwi. (Zainal)