Dampingi Sanin DPP CWI Hadirkan Saksi Ahli Hukum Pidana

Spread the love

DEPOK | Nuansarealitanews.com- Kamis (23/04/2020).Sidang lanjutan atas tuduhan pencurian kabel milik PT Telkom yang di sangkakan kepada Sanin bin Thohir seorang supir truk yang selama ini tidak di dampingi penasehat hukum.

Ke tiadaan secara ekonomi membuat Sanin bin Thohir pasrah terhadap apa yang di sangkakan terhadap dirinya walaupun sesungguhnya dirinya tak bisa menerima semua dakwaan yang di sangkakan terhadap dirinya.

Melihat kenyataan yang di hadapi oleh Sanin bin Thohir DPP CWI terpanggil untuk mendampingi terdakwa Sanin yang selama ini tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara.

Setelah enam kali sidang DPP CWI dengan tulus membantu ke dzoliman yang di alami oleh Sanin bin Thohir.Niat tulus tersebut di buktikan Dangan mengawal sidang dari awal sampai akhir,sampai Sanin.mendapatkan hak nya sebagai warga negara.

Pada sidang Kamis (23/04/2020) DPP CWI akan menghadirkan Saksi ahli hukum pidana, yaitu Prof.DR Supardji Ahmad SH.MH sebagai saksi yang dapat meringankan terhadap terdakwa Sanin bin Thohir.

Tidak tanggung-tanggung saksi ahli yang di hadirkan oleh DPP CWI ini adalah ketua prodi Pasca Sarjana ilmu Hukum universitas Al Azhar Indonesia,yang kesaksian nya selama ini sulit untuk terbantahkan.

“Semua ini kami lakukan semata-mata ingin menunjukkan pada sebagian masyarakat kalau tidak selamanya hukum itu tidak berlaku buat orang seperti Sanin bin Thohir,”terang Elfatir Lintang SH.

“Segala upaya akan di lakukan tim kuasa hukum di persidangan agar terdakwa sanin ini mendapatkan haknya,”lanjut Lintang.

Ratna Wening Purnawati SH.MH.juga berharap kalau timnya akan bekerja maksimal demi keadilan buat Sanin bin Thohir.

Senada dengan Ratna ketua tim penasehat hukum dari CWI Rahmad Lubis SH.MH juga yakin kalau dengan bekerja secara profesional timnya mampu membuktikan kalau hukum itu dapat berlaku adil tak terkecuali bagi Samin.

Setiap warga negara indonesia berhak mendapat Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur juga dalam UU No.39/1999 tentang Hak Azasi Manusia di dalam Pasal 17,18,19 dan 34.

(Anto)

Related posts