POL PP dan Rombongan Tutup Tambak Perintah Bupati Di Tengah Maraknya Covid19

Spread the love

PESISIR BARAT | NUANSAREALITANEWS.COM,- 8 April 2020. Indonesia sedang menghadapai masalah besar terkait penyebaran virus yang begitu cepat penularannya COVID 19 yang mana menjadi masalah setiap negara. Bahkan, dari dampak Virus Covid 19 ini banyak sekali langkah Pemerintah yang dirubah bahkan sistem Pemerintahan itu sendiri, Pilkada serentak 2020 pun terduda, panitia penyelenggaraanpun dirumahkan. Secara resmi Presiden Joko Widodo memberi instruksi untuk antisipasi masalah Covid 19, agar pemerintah daerah hingga kabupaten mengikuti peraturan tersebut.

Selain itu, maklumat POLRI yang mana menegaskan akan Perintah Presiden agar tidak boleh berkumpul dan harus selalu memakai masker dan masyarakat tetap di rumah saja jika tidak ada yang begitu penting untuk dilakukan oleh masyarakat diluar. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat beberapa waktu lalupun mengeluarkan edaran yang sama sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.

Beberapa contoh tindakan nyata yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian di Pesisir Barat yaitu membubarkan acara Resepsi Pernikahan Pejabat pemerintah Pesisir Barat karna melanggar aturan yang mereka buat sendiri, kemudia pihak kepolisian juga membubarkan acara pernikahan di Kec. Pesisir Selatan.

Namu pada Rabu, 8 april 2020 Pemda Pesisir Barat diwakili tenaga ahli Sdr. Audi Marfi, asisten 1 Shamsul Hilal beserta jajarannya dan SatPolPP di pimpin langsung oleh Kasat PolPP Benkeda, dalam hal tersebut Rombongan yang berjumlah ratusan mungkin lebih tersebut berbekal Surat Perintah penutupan tambak yang berada di biha kec.pesisir selatan, yang mana keterangannya menabrak aturan Perda no.8 tahun 2017 tentang tata ruang RTRW, hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris PUPR Sdr. Imam.
pihak tambak di wakili oleh Sdr. Kanadi sebagai perwakilan penanggaung jawab dari pihak tambak,dalam hal ini pihak tambak bersikeras tidak mau dan bahkan tidak mengizinkan pihak pemkab kalau tambak itu ditutup tanpa ada keputusan pengadilan, dan apabila pihak pemkab tetap bersikeras maka pihak tambak akan melakukan perlawanan, pihak tambak mengizikan kalau memang harus di polce line tapi bukan untuk di rusak, sempat terjadi bersitegang antara perwakilan pemkab dengan pihak tambak bahkan mereka sudah sama sama menyiapkan kekuatan apabila tetap memaksa untuk di tutup,karna situasi tidak memungkinkan dan untuk menghindari hal yg tidak di inginkan maka pihak oerwakilan pemkab tidak jadi melaksanakan eksekusi penutupan,sampai berita ini di kirimkan belum ada kata mupakat jalan apa yg harus di sepakati karna kedua belah pihak sama sama menjalakan perintah.

Pada pembahasan sebelumnya antara Pemerintah Pesisir Barat dan Pihak Tambak di Ombudsman RI memang belum didapati putusan tetap, terkait ditutup atau tidaknya tambak, sayangnya Pemda Pesisir Barat terlihat begitu gegabah.(Nurman Rusdi)

Berita Sebelumnya