Terkait Kasus Pengeroyokan,Pihak Kejaksaan dan Polsek Neglasari Saling Tuding

Spread the love

TANGERANG | NUANSAREALITANEWS.COM,- Dalam hingar bingar kasus yang terkena Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) seolah tidak berdampak pada aktifitas sidang di Pengadilan Tinggi Kota Tangerang terutama sidang perkara pidana.

Sidang yang dugelar pada Selasa,(5/5/20) di ruang 4 tersebut menghadirkan 2 saksi yakni lndra dan Sun Sun yang mengetahui kronologi kejadian pengeroyokan yang menimpa Yo Kok Kiong alias Kiong dengan pelaku yang bernama MY alias Hans dkk.

Dalam hal ini, Yo Kok Kiong mengalami luka robek di bagian bibir sebelah kiri, memar pipi bagian kanan atas, memar pipi kiri, luka bocor kepala bagian belakang, memar betis kanan serta luka di beberapa bagian tubuh yang lainnya.

Dalam kontestasi perkara kasus dugaan pengeroyokan ini ada hal yang menjadi rancu dalam kasanah subtansial hukumnya, sebab untuk mendapatkan keadilan di depan para “Dewa Pengadil” di lndonesia itu terkadang sulit untuk didapatkan,jm justru malah ada simbol There is no justice and truth yang sering diperoleh para pemohon keadilan.

Timbul pertanyaan ringan dalam benak kita, apakah di Negeri kita yang menganut budaya timur dimana penuh tataran sopan santun ini sudah tidak ada lagi keadilan dan kebenaran serta persamaan hukumnya???

lronisnya, saat awak media menyambangi ruang kerja Kajari Kota Tangerang yang langsung diterima oleh Robert P.A Palealu, SH.,MH itu mengatakan “Di laporan pasal 170 itu baru awal-awal lalu dari SPDP itu pun mereka (penyidik dari polsek-red) mengajukan P16, P18 sampai P21,”ucapnya.

Kembali awak media menanyakan kenapa bisa terbit dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang secara sah ada tanda tangan dan stempel Pengadilan Negeri. Robert menjawab simple “ltu salah ketik, saat itu kita salah ketik system,” kilah Robert.

Nah loh, untuk menyangkut perbuatan seseorang yang sudah dinyatakan bersalah dengan penerapan pasal 170 sesuai kronologi kejadian kok dengan mudah berubah pasal 351 yang tidak sesuai fakta kronologi kejadian. Jawaban dari Kajari sangat sederhana seperti meminjam istilah “penerapan pasal kok coba-coba”, salah ketik system lagi.

JPU Dewi Tenri M, SH turut memperkuat dalam perubahan pasal yang dari penyidik Polsek Neglasari sudah dinyatakan lengkap di pasal 170 kini beralih ke pasal 351.

“Pasal 170 tidak memenuhi unsur penganiayaan. Kalau di pasal 170 itu harus penganiayaan di muka umum sedangkan ini di suatu tempat yang tidak diketahui oleh masyarakat umum,” urai Dewi meyakinkan.

Di tempat terpisah di hari yang sama saat meminta tanggapan dari penyidik Polsek Neglasari yang diuraikan oleh penyidik bahwa pihak penyidik sudah konsisten dengan pasal 170 dari awal penangkapan hingga penahanan. Di sini JPU Dewi yang meminta untuk dirubah pasalnya.

Jadi klimaksnya dalam perubahan pasal 170 menjadi pasal 351 pihak Kejaksaan dan pihak Polsek Neglasari saling tudiing.

(Zefferi & AWDI)