Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Kupang Digugat Sofia Baloe Tumboy

Spread the love

KUPANG | NUANSAREALITANEWS.COM,-Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Kupang digugat Sofia Baloe Tumboy. Gugatan terkait penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 11 dan 14 atas tanah yang terletak di kelurahan Fatululi, kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Perkara No. 27/G/2020/PTUN-KPG dipimpin hakim Prasetyo Wibowo, SH, MH sebagai hakim ketua, Febriansyah Rozarius, SH dan Aini Sahara, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Martha S. Manuhutu, SH sebagai panitra pengganti.

Hal itu dikatakan kuasa hukum Sofia Baloe Tumboy Ahmad Azis Ismail, SH dari Firma Hukum Akhmad Bumi dan Partners (ABP) kepada media ini saat ditemui di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Selasa, (30/6/2020).

“Benar Ny. Sofia Baloe Tumboy menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Kupang dengan perkara No. 27/G/2020/PTUN-KPG. Hari ini jawaban dari BPN kota Kupang sebagai Tergugat terhadap gugatan Ny. Sofia Tomboy. Sertifikat Hak Pakai Nomor: 11 dan 14 yang diterbitkan diatas tanah yang terletak di kelurahan Fatululi, kecamatan Oebobo, Kota Kupang dijadikan sebagai obyek sengketa. Akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut membuat klien kami Ny Sofia Tomboy dirugikan, Tomboy kehilangan hak-hak atas tanah”, jelas Azis.

Ahmad Azis Ismail, SH/dok. abp
Menurut Azis, “sumber perolehan tanah oleh Tomboy dari Dewan Pemerintahan Swaparaja Kupang dengan surat Nomor; 782-4/3368/SWPJ/60 tanggal 20 Desember 1960. Saat itu bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor; 56 Prp Tahun 1960, maka di Kecamatan Kota Kupang, Kabupaten Kupang waktu itu dilakukan pendataan tanah oleh Panitia Landreform Kecamatan Kota Kupang, sehingga oleh ayah Ny Sofia Tomboy yakni Leonard Tomboy pada tahun 1966 telah melaporkan bidang tanah tersebut kepada panitia landreform dan hasilnya telah dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Landreform Kecamatan Kota kupang tanggal 2 Juli 1966.

Kemudian Panitia Landreform Kecamatan Kota kupang melalui surat Nomor; 6/XVII/188/71 tanggal 12 Februari 1971 memberikan laporan tentang tanah kelebihan dan tanah absentee yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kupang menyebutkan Leonard Tomboy sebagai pemilik tanah yang sekarang dikelurahan Fatululi tersebut.

Disusul Pemerintah Kabupaten Dati II Kupang dengan surat Nomor; 592.2/2471/LR/85 tanggal 27 September 1985 yang ditandatangani Kepala Kantor Agraria Drs. Wahid Sukijo atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang, Kepala Kantor Agraria menjelaskan Leonard Tomboy benar-benar telah menguasai/memiliki sebidang tanah kering dan tanah sawah milik Leonard Tomboy di kelurahan Oebobo kecamatan Kupang selatan, dan masih banyak bukti yang lain.

Diatas tanah milik Ny. Sofia Tomboy tersebut BPN menerbitkan sertifikat hak pakai, kemudian sekarang dijadikan obyek sengketa dalam perkara TUN.

Obyek Sengketa tersebut cacat administratif, tidak sesuai prosedur, kesalahan subyek dan obyek hak, tumpang tindih hak, data yuridis tidak benar, kesalahan lain yang bersifat hukum administratif seperti yang diatur dalam Peraturan Mentri Negara Agraria (PMNA)/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), (2), Pasal 104 ayat (1), (2), Pasal 107 huruf a s/d I, Pasal 108 ayat (1), (2).

Olehnya Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui surat No. BP.04.01/806-600/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan penelitian data administrasi, data yuridis dan data fisik lapangan, mengambil langkah-langkah upaya penanganan dan penyelesaian, serta melaporkan hasilnya kepada Mentri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c.q Direktur Jendral Pengadaan Tanah dengan waktu paling lama 30 hari terkait dengan tanah milik Sofia Tumboy.

Kementrian Dalam Negeri tanggal 22 April 2019 melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur juga menyatakan tanah saudari Sofia Tomboy selaku ahli waris dari Almarhum Leonard Tomboy atas
tanah yang terletak di Kelurahan Oebobo, kecamatan Kupang Selatan Kabupaten Kupang yang dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang agar dikembalikan kepada ahli waris sesuai bukti-bukti dokumen yang ada, demikian juga surat dari Komnas HAM RI, Pansus DPR RI dan lain-lain”, ungkap Azis.

Menurut Azis, perbuatan BPN kota Kupang menerbitkan sertifikat hak pakai diatas lahan Ny. Sofia Tomboi tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dilakukan dengan tidak hati-hati, tidak cermat, tidak terbuka dan melanggar azas kepastian hukum. Olehnya sertifikat hak pakai yang yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara di Pengadilan TUN Kupang tersebut dipandang tidak sah dan harus dibatalkan.

Sampai dengan berita ini diturunkan, jawaban atas gugatan dari BPN Kota Kupang belum diterima oleh Pengadilan TUN Kupang dan kuasa hukum Sofia Tomboy sebagai Penggugat.(*/Red)

Related posts