DIDUGA KORUPSI DANA BOS, KEPALA SEKOLAH SMPN 2 SATAP LOMBOK SEMINUNG DILAPORKAN MASARAKAT KE POLRES LAMBAR !

Spread the love

LAMPUNG BARAT | NUANSAREALITANEWS.COM,-Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Mengenyam pendidikan yang layak harus mendapatkan pelayanan yang terbaik dari negara, terlebih di era demokrasi ini, Pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk aspek pendidikan dengan tujuan mencukupi fasilitas pendidikan agar terjaminnya mutu kualitas belajar mengajar.

Namun sayang, masih saja ada oknum Sekolah yang memanfaatkan anggaran tersebut demi kepentingan pribadi. Seperti yang terjadi di SMPN Satap 2 Lombok Seminung. Menanggapi lapdu masyarakat yang dimana kami temui terkait fasilitas pendidikan yang sangat tidak memadai dan bahkan dapat dikatakan tidak tersedia fasilitasnya.

Sedangkan berdasarkan PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Untuk pendidikan dasar dan pendidikan khusus, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kebijakan khusus terkait
perhitungan alokasi BOS bagi sekolah dengan jumlah peserta
didik kurang dari 60 peserta didik, yaitu kebijakan BOS untuk
sekolah kecil dengan memberikan alokasi BOS minimal sebanyak
60 peserta didik. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan
bahwa beberapa komponen biaya tetap (fix cost) dari biaya operasi
sekolah tidak tergantung pada jumlah peserta didik saja. Sekolah yang menerima kebijakan alokasi minimal 60 peserta didik.

Aggaran Dana Bos SMP/SMPN Sekolah Terintegrasi/SMP Satap
BOS = 60 x Rp 1.000.000, jadi pertahun mendapatkan 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) pertahunnya dari tahun 2013 sampai 2019 berdasarkan Rekapitulasi kemendikbud.go.id terkait isi fasilitas kami kroscek keTKP sekolah, tidak kami temui adanya jam dinding, buku-buku baru isi perpustakaan tidak kami temui yang memadai antara Rekapitulasi dengan realisasi sangat sarat Fiktip.

Dikuatkan lagi ketika kami mengkonfirmasi dari jajaran komite sekolah menyatakan ” fasilitas sekolah tidak memadai semenjak kepala sekolah berinisial (SK) selama memimpin kurang lebih sepuluh tahun dan tidak pernah transfaran mengenai jumlah dana BOS “menurut keteran Sapi para Guru Smp N 2 Satap L.S saat dipintai keterangan oleh awak media. Ditambah mengenai peryataan dari Aparat Pekon sebagai pemangku 1 Santianto, Pemangku 2 M. Abdul Rokim, pemangku 3 Kebat Muslimin, menyatakan hal yang sama bahwa tidak adanya fasilitas yang memadai dan tidak transparan.

Dugaan korupsi Dana BOS oleh Kepsek bahwa Bendahara Sekolah Wilhasnawati tidak pernah membuat SPJ /ikut mencairkan dana bos apa lagi mengetahui kegunaan dana BOS,” terangnya.

Beberapa keterangan dari Guru yang ada yaitu Yunika Nirmawati, Rasman Hadi, Wawan Hermansyah menyatakan “bahwa kepala sekolah tidak pernah Transparan terhadap anggaran dana BOS” imbuh mereka.

Mengenai permasalahan tersebut pihak kami juga meminta konfirmasi dengan pihak Kepala Sekolah mengenai permasalahan tersebut kepala sekolah tidak mau dikonfirmasi terkait hal tersebut alasannya bahwa dia menyatakan dirinya adalah atasan.

Alhasil, atas dugaan tersebut berujung terjadinya pengaduan terhadap Kepala Sekolah SMPN Satap 2 Lombok Seminung oleh masyarakat pada Hari Kamis 30 April 2020 sekitar Jam 13.00 wib ke POLRES Lampung Barat. Yang menjadi harapan Pengadu agar pihak POLRES Lampung Barat dan Dinas terkait agar cepat memproses terkait dugaan tersebut, karena ini persoalan pendidikan menyangkut masa depan anak Bangsa. (Andi)

Related posts