DPC APDESI KABUPATEN PANGANDARAN GRUDUK GEDUNG DPRD

Spread the love

PANGANDARAN | NUANSAREALITANEWS.COM,-
Dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan salah satu anggota DPRD Kabupaten Pangandaran bernama inisial H.OR.S.IP. ,menuai ketidak simpatikan masyarakat. Pasalnya, telah melakukan pembubaran karantina covid 19 dalam program memotong penyebaran covid 19 yang membahayakan. Di sisi lain, gugus tugas covid 19 bersama-sama dengan semua unsur termasuk pemerintah dan masyarakat, lakukan karantina bagi pemudik yang datang ke Pangandaran demi memutus matarantai penyebaran covid 19 selama 14 hari. Akan tetapi salah satu anggota DPRD Pangandaran membubarkan entah apa alasannya, sehingga puluhan anggota DPC APDESI Pangandaran ajukan pengaduan adanya dugaan pelanggaran tersebut, penyampaian pengaduan tersebut diterima langsung Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin yang dihadiri perwakilan fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi PPP dan Fraksi PKB, Selasa (02/06/20).

Ketua DPC APDESI Pangandaran Sugiono, SH. dalam sambutannya mengutarakan bagian masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan mengupayakan penegakan hukum yang berkeadilan dan penegakan citra DPRD, sehingga mengajukan dugaan pelanggaran yang dilakukan inisial H.OR S.IP salah satu anggota DPRD Kabupaten Pangandaran yang pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 mendatangi tempat isolasi mandiri khusus yang bertempat di salah satu desa di wilayah Kecamatan Cimerak. Tanpa hak membubarkan ODP yang sedang menjalani isolasi mandiri di tempat khusus tersebut, sesuai dengan Bab II bagian kedua pasal 3 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD yang memiliki fungsi Pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, dan pada Bab III Pasal 9 Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib mengatur isi sumpah dan janji anggotanya/ketua/wakil ketua DPRD Pangandaran, Bab V pasal 40 huruf b,d,g dan h peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib mengatur anggota DPRD, Bab XIII pasal 170 sampai dengan pasal 191 peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib mengatur tata cara pelaksanaanya fungsi pengawasan, UU nomor 30 tahun 2014 azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas tidak menyalah gunakan kewenangan ,pasal 10 ayat (1) huruf e dan penjelasannya, ketentuan pasal 17 UU no 30 tahun 2014 Ungkap Sugiono SH., Terlebih kita sedang menjalani penanganan pencegahan pemutusan matarantai penyebaran vandemi virus covid 19 yang telah diterbitkan PP no 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar, keputusan presiden no 19 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona virus disease (covid 19), keputusan presiden no 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Corona virus disease (covid 19) sebagaimana yang telah diubah dengan keputusan presiden nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, keputusan presiden nomor 12 tahun 2020, peraturan Mentri kesehatan nomor 9 tahun 2020, keputusan Mentri kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tanggal 1 Mei 2020, peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 36 tahun 2020 ,peraturan bupati Pangandaran nomor 40 tahun 2020 ,pasal 14 ayat (1) UU nomor 4 tahun 1984 ,pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018,” beber Sugiono,SH.

Dengan adanya hal tersebut H.OR.S.IP. diduga telah melakukan pelanggaran Etik, Tatib, Administrasi dan pidana, seyogyanya DPRD untuk melanjutkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Pangandaran, selanjutnya untuk melanjutkan ke APIP,” jelasnya.

Seraya menambahkan,” DPRD untuk mendorong proses hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang mana sesuai dengan salah satu kepala desa yang berada di Cimerak telah menempuh jalur hukum,” Pungkasnya.
(Rachmat)

Berita Sebelumnya