Dikatakan Selama Menjabat Belum Nampak menghasilkan PAD, Ini Kata Dirut BUMD Tanjungpinang

Spread the love

Nuansarealitanews.com, Tanjungpinang – Kinerja Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang, Fahmi kini mendapat sorotan dari DPRD Kota Tanjungpinang.

Adanya pemberitaan dibeberapa media terhadap Dirut BUMD Tanjungpinang, terkait usulan Ketua DPRD Tanjungpinang, Hj. Yuniarni Putoko Weni, SH kepada PLT Walikota Tanjungpinang untuk memberhentikan Dirut BUMD yang dinilai tidak ada kontribusinya terhadap PAD Tanjungpinang.

Terkait dengan hal adanya usulan ketua DPRD Tanjungpinang tersebut yang meminta PLT Walikota untuk melakukan evaluasi kinerja Dirut BUMD, Nuansarealita.com melakukan konfirmasi Fahmi, Dirut BUMD Kota Tanjungpinang.

Kenapa BUMD belum bisa mejadi penyumbang PAD, Fahmi menjelaskan kondisi yang sebenarnya yang sedang dialami oleh BUMD Kota Tanjungpinang.

Saya menjabat Dirut 27 September 2019 silam, dan efisien memulai tugas dibulan Oktober.” demikian disampaikan Fahmi, Dirut BUMD kepada Nuansarealitanews.com melalui sambungan whatsapp. Kamis (9/7/2020).

“Tiga bulan berjalan masih tahap persiapan, koordinasi dan penataan di dalam BUMD, baru dibulan Januari dianggap sudah bisa dijalankan dengan modal seadanya namun beberapa bulan setelah itu terjadi pandemi Covid19.” terangnya.

Dan kenapa BUMD belum bisa memberikan kontribusi terhadap PAD, Fahmi menerangkan sejak dirinya menjabat sebagai Dirut BUMD diawali dengan dana kas yang sangat minim sekali.

“Saya lakukan pembenahan di dalam dulu, mendata aset yang dimiliki dan menyelesaikan hutang dan piutang yang ada di BUMD dan perlahan mulai kita bisa melakukan pembenahannya secara internal.” terangnya.

Ia tidak memungkiri di BUMD sendiri memiliki beban yang sangat tinggi, dimana dalam sebulan saja harus mengeluarkan lebih dari 260 juta untuk membayar gaji karyawan saja sebanyak 70 lebih karyawan, belum termasuk membayar beban yang lainnya seperti listrik, air, pajak dan biaya operasional lainnya, jika ditotal lebih 300 juta beban yag harus dibayarkan sementara modal yang sangat minim sekali, jika di kalkulasikan dalam setahunnya BUMD harus mengeluarkan lebih dari 3 Miliar.

“Dengan beban yang tinggi dan modal yang minim, bagaiman saya harus disuruh berlari sementara di dalamnya masih banyak yang sakit yang ditinggalkan dimasa priode yang sebelumnya, yang saat ini harus saya obati dulu satu persatu ” kata Fahmi dengan bahasa kiasan.

Dan selama menjabat sebagai Dirut BUMD tersebut, Fahmi mengatakan belum ada tambahan penyertaan modal yang diberikan oleh Pemko Tanjungpinang

“Sehingga kita masih berupaya memutar otak bagaimana untuk memenuhi kebutuhan beban yang harus dikeluarkan setiap bulannya.” ujar Fahmi, yang hingga saat ini belum dilakukan Sertijab dengan Dirut sebelumnya.

Ketika disebut dirinya belum bisa memberikan kontribusi terhadap PAD, ia tidak menampik bahkan membenarkannya, karena saya masih melakukan penataan dan persiapan di BUMD dengan sisa modal kerja yang ada di kas BUMD tersebut.

Sementara, tingginya beban yang harus dikeluarkan setiap bulannya dengan 70 karyawan tentu langkah yang dilakukannya yakni memutar otak bagaimana beban ini bisa dibayar dengan melakukan langkah-langkah penataan ulang seperti penagihan piutang dan aset-aset yang ada agar bisa dimanfaatkan.

“Meskipun langkah tersebut kita kumpulkan, hasilnya hanya sebatas untuk menutupi baban yang begitu besar yang harus kita bayarkan setiap bulannya.” ungkapnya.

Dirinya berharap, kedepannya Pemko Tanjungpinang bisa memberikan tambahan penyertaan modal BUMD, sehingga BUMD bisa berjalan normal dan bisa menjadi salah satu BUMD yang memiliki kontribusi terhadap PAD.” ungkapnya.

Namun yang perlu diketahui, lanjut Fahmi, sampai saat ini kita masih berusaha dengan modal yang terbatas dan aset yang ada kita akan berusaha melakukan bagaimana nantinya BUMD ini bisa berkontribusi untuk PAD meskipun beban yang harus kita keluarkan setiap bulanya cukup besar, apalagi di zaman Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret yang lalu.

“Perlu diluruskan, bukan saya beralasan tidak bisa meningkatkan PAD, Covid-19 dijadikan alasan. Pengaruh Covid-19 sangat besar pada perputaran perekonomian. Jangankan BUMD, bahkan perusahaan – perusahaan besar di Indonesia bahkan beberapa negara di dunia merasakan dampaknya.” pungkasnya.

(simon.STp)