Kepala Dinas Pendidikan Karimun Diduga Tidak Patuhi “SE” Bupati Terkait Belajar Tatap Muka  SMP Negeri Se-Karimun

Spread the love

Karimun, nuansarealitanews.com-Surat Edaran Bupati Karimun, Aunur Rafiq Nomor 420/DISDIK.SEKR/VI/699/2020 diduga tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak kepala SMP Negeri se-Kabupaten Karimun.

Adapun Surat Edaran tersebut yaitu, tentang panduan kegiatan pembelajaran tatap muka produktif dan aman di satuan Pendidikan Kabupaten Karimun pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19.

Diduga pada pelaksanaannya di lapangan, pihak kepala sekolah SMP Negeri se-Kabupaten Karimun lebih memilih untuk mengikuti “Perintah” Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Bakri Hasyim dari pada menjalankan intruksi surat edaran yang dikeluarkan Bupati Karimun.

Dengan adanya perintah dari Kepala Dinas Pendidikan tersebut, para kepala sekolah SMP Negeri Se-Kabupaten Karimun timbul kebingungan untuk menjalankan proses pembelajaran tatap muka antara surat edaran Bupati atau “perintah” dari Kepala Dinas Pendidikan.

Seperti dikatakan salah seorang kepala SMP Negeri yang ada di Kecamatan Meral yang namanya enggan disebut mengaku, dirinya bingung dan khawatir dengan adanya dua peraturan yang berbeda.

“Kami bingung, peraturan mana yang mau dijalankan,”katanya saat dikonfirmasi awak media.

Selain surat edaran Bupati Karimun, juga ada perintah dari Kepala Dinas untuk para kepala SMP Negeri se-Kabupaten Karimun.Hal ini dibenarkan oleh Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah tingkat SMP se-Kabupaten Karimun, Rizal Efendi.

Saat dikonfirmasi, Rizal mengatakan bahwa memang tidak ada peraturan, namun sifatnya hanya perintah dari kepala dinas saat para kepala sekolah SMP se-Kabupaten Karimun mengadakan rapat.

“Jadi kami mengikuti perintah yang disampaikan kepala dinas,” ucap Rizal.

Sementara itu, dalam peraturan menteri pendidikan dan surat edaran Bupati itu salah satu poin diatur bahwa proses pembelajaran bagi siswa-siswi dibagi menjadi dua shift (bergiliran) pagi dan sore.

Sedangkan dalam “Perintah” Kepala Dinas Pendidikan proses pembelajaran dilakukan satu hari libur dan satu hari masuk.

Diduga alasan kepala sekolah SMP Negeri lebih memilih perintah kepala dinas dikarenakan jauh lebih mudah dan menguntungkan untuk penggunaan dana bos.Sementara yang dirugikan siswa karena tidak mendapat pembelajaran yang sesuai dengan peraturan Menteri dan Bupati.(Maszan).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.