18 POINT TUNTUTAN BUPATI MAYBRAT DI MINTA PATUHI JANJINYA

Spread the love

Sorong, NR-Kordinator aksi Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat peduli Maybrat menyatakan bahwa aksi mereka merupakan bentuk dari kepedulian serta fungsi control terhadap pembangunan di Kabupaten Maybrat.

Mahasiswa mempunyai tanggung jawab besar untuk mengawal proses pembangunan, karena undang-undang 1998 sudah memberikan jaminan bagi setiap orang warganegara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, Kata Kosamah

Hal itu di sampaikan Petrus Kosamah sebagai Kordinator umum Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat peduli Maybrat kepada Media, NR (21/08/20). Menurutnya aksi Mahasiswa kemaring itu bagian sama-sama mengawal dan mengontrol maka pemerintah wajib membuka diri.

“Untuk 18 point’ tuntutan merupan harapan Mahasiswa dan Masyarakat Maybrat karena melihat kondisi nyata yang telah terjadi dilapangan”.

Pemerintah Maybrat telah menangkapi pernyataan sikap dari masa aksi pada (22/7/2020) di halaman kantor DPRD Kabupaten Maybrat bahwa, semua tuntutan akan di jawab beberapa waktu kedepan, tetapi hal tersebut sampai sekarang Pemda belum tanggapi serius, Kata Petrus yang juga Mahasiswa Maybrat asal kota Studi Jayapura.

Petrus Kosamah Sapan (Pekos) pun berharap pemerintah bisa dapat membuka ruang bersama untuk kita duduk bicara, karena aspirasi kami murni dari Mahasiswa.

Jika pemerintah tidak dapat membuka ruang untuk duduk bersama dengan Mahasiswa maka, kami akan pulang ke kota study kami masing-masing dan kami upaya untuk melakukan aksi atau apa saja di setiap kota Studi. Tutup Kosamah

Setelah melakukan komunikasi ke Bupati Maybrat hingga saat ini belum terkonfirmasi kepada Media NR, hingga berita ini di Publikasikan.