Kecewa Dengan Penangguhan Penahanan Terduga Perbuatan Cabul, Pengacara Korban Berupaya Wujudkan Keadilan Bagi Korban

Spread the love

Kabupaten Bandung,-Terjadi lagi Kasus diduga Perbuatan cabul oleh oknum Pengajar terhadap anak, perbuatan cabul ini menimpa beberapa anak perempuan di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Adapun oknum pelaku perbuatan cabul adalah seorang Pengajar salah satu Pesantren di Kampung Sukamenak Dangder, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Menurut pengacara dari keluarga korban, Budi Rahman, S.H.,M.H., Rabu (19/08/2020).
“Berdasarkan laporan ke Polres Bandung, pada tanggal 3 Juni 2020 telah terjadi dugaan tindak pidana pencabulan di lingkungan pesantren, sejauh ini sudah ada dua laporan ke Polres Bandung oleh orangtua korban, pada tanggal 8 Juni dan 24 Juli 2020. Setelah laporan pertama, muncul laporan-laporan yang lain, melibatkan korban yang berbeda”, ungkapnya.

“Akan tetapi, sampai saat ini terduga pelaku yang sempat ditahan oleh pihak kepolisian, dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya dengan pertimbangan ruang tahanan penuh. Lantas kepolisian menjelaskan, ruang tahanan penuh dikarenakan banyaknya titipan tahanan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, serta situasi Covid-19. Dan ada pertimbangan lain yang membuat penangguhan penahanan terduga pelaku dikabulkan adalah kondisi kesehatan terduga pelaku yang buruk serta adanya pihak keluarga yang menjamin terduga pelaku”, tambahnya.

Kuasa hukum Korban sangat kecewa dan menyayangkan hal ini.
“Memang kebijakan mengabulkan penangguhan penahanan merupakan Diskresi/wewenang dari pihak kepolisian, namun hal ini tidak memenuhi rasa terwujudnya keadilan bagi para korban”, ucapnya.

Kuasa hukum korban, Budi Rahman S.H., MH. menegaskan, akan mengawal kasus ini dengan serius. Walaupun ini adalah bantuan hukum cuma-cuma, tetap akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan keadilan bagi para korban, karena menurutnya, perbuatan cabul terhadap Anak adalah kasus serius yang bisa merusak masa depan penerus bangsa. Ia berharap agar semua institusi penegak hukum lebih memprioritaskan penanganan kasus-kasus serupa, menjadi lebih baik, mengingat dampak psikologis Anak Korban akan menjadi trauma yang sulit dihilangkan seumur hidup.

Saat ini, Budi Rahman S.H., MH sebagai Kuasa Hukum menggandeng LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan UPTD PPA Propinsi Jabar (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan P2TP2A Kabupaten Bandung.

“Adapun yang dimintakan ke LPSK adalah pemenuhan Hak Prosedural, bantuan Psikologis dan Psikososial serta restitusi bagi Anak Korban”, pungkasnya.

(Dewa)