PROTES KERAS FORUM CIMAHI KITA

Spread the love

Cimahi, NR,-Ramainya pembicaraan tentang kegiatan Walikota Cimahi di rumah kediamannya, yang mengundang massa, membuat beberapa aktifis dan pemerhati Kota Cimahi unjuk bicara, salah satunya FORUM CIMAHI KITA.

Sebagai pengurus Presedium Forum Cimahi Kita, Heri Sambas menyampaikan kepada nuansarealitanews.com, di Sekertariat Jl Karangsari Gang Mulyasari No 127 Rt 4 Rw 1 Kelurahan Cibeureum Cimahi Selatan, Minggu (30/08/2020)

“Berkaitan dengan kegiatan konsolidasi dan kordinasi pengurus daerah yang dilakukan oleh Walikota Cimahi yang bertempat di kediamannya dan acapkali TIDAK mengindahkan Protokol Kesehatan, Maka dengan ini Kami dari FORUM CIMAHI KITA Menghimbau dan Meminta Dengan Tegas untuk menghentikan Kegiatan tersebut diatas Selama TIDAK BISA melakukan penerapan dan Pengawasan Protokol kesehatan pada seluruh peserta Undangan”.

“Karena di khawatirkan terjadinya penyebaran virus Covid-19, dan menjadi Cluster Baru di kota Cimahi
Kegiatan tersebut jangan sampai mengesampingkan kesehatan dan keselamatan Warga Kota Cimahi”, ungkapnya.

Dalam hal ini juga Hersam memaparkan, bahwa apa saja protokol kesehatan Covid-19 yang harus ditaati masyarakat? berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, diantaranya adalah Pakai Masker dan Jaga Jarak, yang bermaksud untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.

Jaga jarak juga dikenal dengan istilah Physical Distancing. Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang.

Pihak-pihak yang tidak menuruti imbauan untuk membubarkan diri dari kerumunan massa akan dijerat dengan pasal berlapis yaitu, Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP.

Pembubaran massa merupakan bagian dari pencegahan penyebaran virus corona.

Sebagai informasi, Pasal 212 berbunyi, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500”.

Kemudian, Pasal 216 ayat (1) menyebutkan, “Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000”.

Terakhir, Pasal 218 berbunyi, “Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000”.

Pembubaran kerumunan massa tersebut tertuang dalam Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Dalam maklumat itu, tindakan pengumpulan massa terdiri atas lima hal.

Pertama, pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan lainnya yang sejenis.

Kedua, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga. Ketiga, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan.

Keempat, unjuk rasa, pawai, dan karnaval. Terakhir, kegiatan lain yang menjadikan berkumpulnya massa.

“Jadi jelas apa yang di paparkan di atas bahwa kegiatan yang di lakukan Walikota Cimahi sangatlah rentan dan melanggar aturan itu sendiri, apalagi dia sebagai Walikota dan Ketua Gugus Tugas Kota Cimahi, sangatlah ironis sekali”, pungkasnya.

(Dewa)