Sidak DPRD “Atar Kelawi” Diwarnai RIZKI Marah Marah

Spread the love

Pesisir Barat, NR,- Setelah banyaknya Laporan masyarakat terkait pembangunan jalan diatar Kelawi Pekon Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Selatan yang terindikasi kurang layak, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Komisi 2 Kabupaten Pesisir Barat melakukan Sidak di lokasi pembangunan, Dinas PU Binamarga juga hadir dalam agenda sidak tersebut.

Dalam agenda tersebut Pihak rekanan Diriktur dari CV. Batin Alam saudara Risman Arif ada dilokasi namun sayangnya dia hanya diam dan manggut manggut saja tanpa adanya komentar ataupun sanggahan, sedangkan Rizki yang mengaku sebagai Pelaksana dan penanggung jawab dalam pekerjaan tersebut, Rizki menjelaskan pekerjaan tersebut masih menggunakan uangnya pribadi dan akan memperbaiki kekurangan atas keteledoran, namun dia (RZ) sempat marah-marah pada saat adanya protes dari warga sekitar karna kurang layak hasil pekerjaan dan tidak sesuai dengan Spesifikasi dari anggaran, Rizki sempat akan adu jotos dengan warga.

Pekerjaan yang ditangani CV. Batin Alam yang masih terbilang semberaut meski diperbaiki oleh pihak rekaan sebagaimana yang mereka jelaskan pada saat terjadi sidak oleh Anggota DPRD dan PU Binamarga karena warga menunggu janji kontraktor, selain itu harus menjadi pelajaran dan pemahaman bagi ontraktor dalam mempertanggung jawabkan setiap pekerjaan bukan asal jadi dan merup untung sebanyak banyaknya tanpa memperhatikan hasil dari pekerjaan.

Selain itu, kehadiran Rizki dalam pekerjaan jalan tersebut perlu dipertanyakan sebab terindikasi dia hanya meminjam Perusahaan saja, sedangkan yang memiliki kuasa Penuh adalah Risman Arif selaku Direktur CV.Batin Alam. Banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat disebabkan banyaknya Pekerjaan Asal jadi saja tampa memikirkan Manfaat kedepan bagi masyarakat, kekuatan/ketahanan selain itu jika dalam sebuah pekerjaan harus memikirkan keselamatan masyakat jika bangunan gedung misalnya.

Kami berharap selaku Controling DPRD Pesisir Barat mesti terus mengawasi bahkan melaporkan ke ranah hukum jika terjadi penyimpangan dalam setiap penggunaan Anggaran Daerah terindikasi Korupsi upaya menekan kerugian negara yang ditimbulkan. Banyaknya maslah yang terjadi tidak sampai tuntas menyebabkan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Penegak hukum misalnya seperti Kasus Muebeler DPRD yang belum tuntas, kasus KWh di kecamatan ngambur bahkan kasus Perusakan Trumbukarang yang kasusnya seakan hilang begitu saja, masyarakat masih mengharapkan kinerja DPRD yang sesuai dengan Tugas pokoknya itu saja.(nurman suryadi & team)