Koalisi Ormas Depok (KODE) Lanjutkan Dukung Petahana 2 Periode

Spread the love

Depok | www.nuansarealitanews.com,- Sembilan Organisasi Masyrakat (ormas) membentuk Koalisi Ormas Depok (Kode) di Soto Kudus, Jalan Juanda untuk mendukung Idris-IBH dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok Desember mendatang.

“Kami dari sembilan ormas yang ada, pertemuan ini sekaligus membentuk suatu tim untuk mendukung, Pak Kyai bersam Pak Imam,” ungkap Amir Latuconsina yang merupakan penasehat Maluku 1 Rasa (M1R).

“Kami memminta agar seluruh masyarakat Depok agar memilih kembali Idris sebagai Wali Kota Depok,” lanjutnya, Senin (31/08/2020).

Amir membeberkan, alasan Kode memilih Idris-IBH sebagai Wali Kota Depok dikarenakan, pembangunan Depok secara menyeluruh yang dinilainya cukup baik.

“Dimana Pak Kyai pada periode kemarin sudah cukup baik dalam membangun Kota Depok untuk itu kita menginginkan Pak Kyai dapat melanjutkannya kembali, Saya menilainya beliau berhasil,” terang pria yang akrab dipanggil Haji Amir itu.

Sementara, Ketua FKKPI Kota Depok yang juga Koordinator Kode Yudhi Bronx menjelaskan, selain pembangunan, disisi agama Idris dinilai mampu merangkul berbagai agama yang ada di Kota Depok.

“Dimasa kepemimpinannya beliau berhasil, saya hanya minta agar dapat memperbaiki kekurangannya,” sebut Yudhi Bronx.

“Terutama yang ada kurang-kurang dari segi mengakomodir ormas ormas, saya berharap agar kedepan Pemerintah dibawah kepemimpinan Idris-IBH dapat bersinergi lagi dengan ormas-ormas yang di Kota Depok,” sambungnya.

Hermanto, S.Pd.K selaku Ketua J.P.K.P menyampaikan, “Sebagai pendatang baru J.P.K.P Siap bersinergi dengan seluruh Instansi dan seluruh elemen masyarakat di Kota Depok. Oleh karenanya kita siap mendukung untuk terus melanjutkan program pembangunan Kota Depok,” Tutur Hermanto.

Seperti diketahui, Kode yang memiliki tagline ‘lanjutkan’ terdiri dari Maluku 1 Rasa (M1R), Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKKPI), Labbas Banten, Pemuda Panca Marga (PPM), HIPAKAD, KBPP Polri, Brigade Nusantara (BRINUS), Garda Siliwangi dan Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P). (Red)