oleh

Konferensi Pers Pimpinan Pusat GPI “Tunda Pilkada Demi Nyawa Rakyat Indonesia”

Jakarta, NR-18 September 2020-
Kami atas nama pimpinana Pusat GPI Muhtamar yang akan berlangsun 2 Oktober 2020 dan
Sekjen GPI Dico Nugroho berkaitan
Tunda Pilkada Demi Nyawa Rakyat Indonesia.Acara konferensi berlangsun di Pusat GPI Menteng Jakarta Pusat.

Kami menolak pilkada 2020 di masa pendemi covid-19.Ditundanya Pilkada adalah langkah yang baik dan tepat.Mengapa? karena secara tidak langsung keputusan ini sedang menjaga marwah atau kehormatan dari Pilkada itu sendiri sebagai pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia,terutama masyarakat daerah.

Kegiatan peninjauan di tahun ini adaah adanya wabah pendemi dan ini sangat membahayakan bagi masyarakat khususnya, sosialisasi, kampanye dan lain sebagainya juga akan terganggu dengan masih diterapkannya.

Pilkada adalah tahapan pelaksanaan demokrasi yang dibangun sesuai dengan norma dan etika sesuai kebiasaan Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada adalah urgensi pendidikan politik yang menjadi kunci. Pemerintah disatu sisi menjadi pondasi dalam pelaksanaan Pilkada, maju atau mundurnya daerah dalam penyelenggaraan pilkada terletak pada pemerintah.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti ini. Mengundur Pilkada bukan berarti menghambat demokrasi Indonesia, namun menjaga kehormatan atau marwah dari Pilkada dan demokrasi kita.

Adanya pemilihan kepala daerah kami meminta di tunda dan hari ini seluruh ummat manusia untuk keselamatan bagi ummat manusia.
Dengan adanya wabah penyakit yang menular ini kami meminta kepada IR.Joko Widodo untuk bertanggung jawab adalah Presiden RI,Kemendagri,Kepolisian RI,KPU RI dan DPR RI.

Dan seluruh pemerintahan republik indonesia untuk mengundurkan atas pilkada 2020.IR.Joko Widodo harus bertanggung jawab kepada rakyat yang kena dampak pendemi covid-19.

Sebagai elemen negara harus bertanggung jawab harus duduk satu meja untuk membahas negara dalam krisis yang kena wabah pendemi ini.Nyawa Rakyat Indonesia Melayang Dalam Pilkada 2020,Siapa Yang Bertanggung Jawab? Presiden RI, Kemendagri,
Kepolisian RI dan KPU RI,
DPR RI. (JSY)

News Feed