oleh

PUTUSAN PENGADILAN KASUS PASAR KEMIRI MUKA DEPOK DINILAI CACAT HUKUM

Spread the love

BANDUNG | NR | Pasar adalah salah satu infrastruktur nasional. Kenapa demikian? Ada beberapa alasan pasar dimasukkan sebagai salah satu infra struktur nasional, antara lain :
1) pasar selalu dijadikan indikator tingkat inflasi nasional

2) jumlah pasar sangat besar, dengan pelaku usaha atau pedagang yang besar pula

3) keberadaan pasar diperlukan oleh masyarakat banyak

4) dengan jumlah pasar, pedagang pasar yang banyak, dan diperlukan oleh kebanyakan masyarakat, maka pasar bisa dikelompokkan ke dalam institusi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Dengan indikator di atas, maka pasar menurut hemat kami merupakan cabang produksi penting,” ujar Sekjen DPW APPSI Jabar Nang Sudrajat, Minggu. (27/9/20).

“Kedudukan pasar sebagai cabang produksi penting, berarti pasar harus dikuasai negara. Namun demikian, pada perjalanannya pasar meski dengan jumlah yang banyak, bak kerakap tumbuh di atas batu. Mati segan hiduppun tak mau, potensi tutup kios sangat tinggi, tingkat transaksi terus turun. Di lain pihak, posisi dan keberadaan pasar mayoritas berada di tempat tempat stretegis, sehingga menjadi sexy di mata investor kapitalis yang tidak memperhatikan aspek kepentingan orang banyak tetapi hanya bertumpu pada kepentingan sendiri, Kondisi itu tidak jarang, pasar menjadi rebutan untuk dialihfungsikan dengan berbagai cara,” tuturnya.

Salah satu dari hal itu adalah, Pasar Kemiri Muka Depok kedudukan legalitas lahan pasar, merupakan HGB yang penguasaannya berakhir pada tahun 2008, adalah penguasaan terakhir dari legalitas PT PETAMBURAN. Artinya, PT PETAMBUARAN , hanya memperoleh kedudukan legalitas dibatasi oleh waktu, melalui SK Gubernur Jawa Barat sebagaiman dinaksud oleh Sdr Saor Siagian Kiasa Hukum PT. PETAMBUARAN

Namun, dalam perjalannannya hak penguasaan melalui SHGB yang berakhir tahun 2008, tetap dikuasai oleh PT PETAMBURAN

Dalam perjalanan selanjutnya, lahan pasar Kemiri Muka Depok menjadi obejk sengketa antara pihak Pemkot Depok dengan PT. PETAMBURAN, yang dimenangkan oleh PT. PETAMBUARAN

Dari sisi hukum formal memang telah mempunyai keuatan hukum tetap. Tetapi, dari sisi proses hukum, terdapat cacat fakta, di mana selama proses hukum dijalani, tidak pernah muncul fakta kunci, yaitu apa yang disebut oleh Saor Siagian, bahwa SK Gubernur tidak dapat mengugurkan putusan pengadilan

Pendapat itu, menurut kami, justru sebuah logika hukum yang terbalik, dan melanggar azas retroaktif. Dimana, SK Gubernur adalah landasan SHGB yang sesuai peraturan perundang undangan. Artinya, justru putusan pemgadilanlah yang tudak mengugurkan landasan hukum yang lebih dahulu ada,” tambahnya.

“Berkaitan dengan itu, kami dari APPSI akan tetap mempertahankan aset negara, yang di dalamnya terdapat ribuan pedagang, yang secara konkret merupakan benteng terakhir sistem perekonomian nasional.

Dengan ini pula, kami mendesak Gubernur Jawa Barat dan Kejaksaan tinggi Jawa Barat untuk melajukan upaya hak tagih dan pengambilalihan aset negara tersebut, yang saat ini menjadi objek yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, kami masih berupaya mengkonfirmasi pihak terkait.

(Rudi)

News Feed