KAJIAN HASIL SURVEY DAN INVESTIGASI LSM KOMPAS Terkait Pembangunan Tower

Spread the love

Nuansarealitanews.com, Cimahi,-Berdasarkan kajian hasil survey dan investigasi LSM KOMPAS telah didapati lokasi pembangunan menara telekomunikasi diwilayah RT. 01/RW.18 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi yang diduga tidak berijin (Ilegal).
Bahwa, berdasarkan keterangan dari Lurah Cipageran :

1. Bahwa, pembangunan menara telekomunikasi tersebut milik PT. TOWER BERSAMA GROUP (TBG).

2. Bahwa, para pekerja tidak akan menghentikan pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi tersebut apabila tidak disegel.

3. Bahwa, berdasarkan Konfirmasi kami terhadap pemilik lahan, pekerja pembangunan menara telekomunikasi maupun aparat setempat ( RT, RW, Kelurahan ) mereka tidak mengetahui adanya IMB yang sudah dikantongi oleh pemilik menara telekomunikasi.
Bahwa, pembangunan menara telekomunikasi tersebut berada titik kawasan bandung utara, dan harus mempunyai surat rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

4. Bahwa, diduga pemilik bangunan menara telekomunikasi telah melanggar peraturan dan perundang-undangan yang ada.

5. Bahwa, keberadaan pembangunan menara telekomunikasi tak berijin, tidak memberikan kontribusi berupa retribusi maupun lainnya yang dapat meningkatkan PAD Kota Cimahi secara langsung, dikarenakan keberadaannya masih berstatus tidak berijin (Ilegal).

6. Bahwa, berdasarkan informasi yang didapat pembangunan menara telekomunikasi tersebut sudah mendapatkan Surat Peringatan ( SP 2 ) oleh Dinas PUPR Kota Cimahi, namun pada kenyataannya pihak pengembang tidak mengindahkan Surat Peringatan tersebut, dan pembangunan menara telekomunikasi tersebut masih tetap dilaksanakan.

7. Bahwa, keberadaan pembangunan menara telekomunikasi tidak berijin di Kota Cimahi sudah selayaknya ditertibkan,
Bahwa, Pemerintah Kota Cimahi melalui dinas terkait sudah selayaknya menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian dengan baik dan tidak tebang pilih terhadap seluruh menara telekomunikasi tersebut.

8. Bahwa, perusahaan pemilik menara telekomunikasi yang diduga tidak berijin akan melakukan bisnisnya agar mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari perangkat yang terpasang secara ilegal di Kota Cimahi.

9. Bahwa, dengan menjamurnya menara telekomunikasi di Kota Cimahi yang tidak berijin tidak terlepas dari kelalaian instansi terkait yang tidak menjalankan tupoksinya dengan benar.

10. Bahwa, pengusaha/provider menara telekomunikasi sudah dengan sengaja tidak menghargai dan tidak menghormati Pemerintah Kota Cimahi.

11. Bahwa, dengan adanya pernyataan-pernyataan diatas dan diperkuat dengan tidak adanya tindakan tegas yang dilakukan atas pelanggaran-pelanggaran yang ada, sudah cukup menimbulkan asumsi negatif dari masyarakat kepada Pemerintah Kota Cimahi yang menjadikan jatuhnya wibawa Pemerintah Kota Cimahi dimata masyarakat dan pengusaha nakal.

Bersama ini kami mohonkan kepada Bapak WALIKOTA CIMAHI agar segera mengintruksikan kepada Dinas terkait untuk :

1. Segara melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi tidak berijin.

2. Melakukan pemanggilan, memberikan teguran dan peringatan kepada Perusahaan pemilik menara telekomunikasi tidak berijin.

3. Menghentikan, Meyegel lokasi dan membongkar / Merobohkan bangunan menara telekomunikasi yang diduga tidak berijin.
Memanggil Kepala Satpol PP Kota Cimahi untuk segera menindak pembangunan menara telekomunikasi yang diduga tidak berijin.

4. Apabila tidak bisa menertibkan pembangunan tersebut sebaiknya Kepala Satpol PP Kota Cimahi untuk segera Mundur dari Jabatannya.

5. Apabila, tidak ada tindaklanjut dan tindakan tegas yang dilakukan oleh Pemerintah kepada para pemilik menara telekomunikasi tidak berijin di Kota Cimahi, maka kami akan membantu pemerintah dengan cara yang kami bisa seperti, bersama-sama dengan Masyarakat setempat untuk :

1. Melakukan penyegelan.

2. Melakukan Pembongkaran / Merobohkan.

3. Melakukan penghentian aktifitas pembangunan menara telekomunikasi tidak berijin.

4. Pelanggaran aturan yang dilakukan bukan hanya perda, namun termasuk Undang-undang dan peraturan lainnya, jadi sanksi yang harus diterapkan bukan hanya Tipiring oleh Satpol PP, namun ini dapat dijadikan bahan laporan kepada Pihak Kepolisian ataupun Kejaksaan.

Kami meminta apa yang kami sebutkan diatas agar diketahui, disetujui dan didampingi oleh Pemerintah Kota Cimahi.

Hormat Kami,

LSM KOMPAS
Ttd.
Fajar Budhi Wibowo, M.Si