oleh

Terkait Dugaan BUMdes Sindangkerta Yang Dikelola Sendiri Oleh Kades dan Diduga Syarat Penyimpangan, Camat Maja : Saya baru Mendapat Informasi Sekarang

Spread the love

Majalengka, NR- Terkait Pemberitaan Dugaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMdes ) yang dikelola sendiri oleh ZULIYANTO selaku Kepala Desa Sindangkerta Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat yang tidak mau disebutkan, Selasa (18/08/20), mengatakan bahwa pengelolaan BUMdes Sindangkerta pada tahun 2020 mendapat Bantuan dari Gubernur senilai 100 Jt yang diperuntukan usaha Sapi, tetapi diduga dalam mengelola BUMdes itu hanya dikelola sendiri, bahkan Ketua dan Bendahara pun dalam pengelolaan BUMdesnya tidak banyak dilibatkan dan hanya sebagai kedok saja.

Sedangkan, Menurut Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) bahwa disebutkan, BUMdes adalah Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, serta disebutkan juga Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

Untuk melengkapi isi berita supaya berimbang, tim awak media, berlanjut menemui Camat Maja Bermaksud untuk meminta tanggapannya terkait BUMdes Sindangkerta.

Senin (24/08/2020) ditemui di ruangannya, H. Arif Daryana, A.P., M.Si selaku Camat Maja, mengatakan kepada awak media, bahwa kalau saya diminta konfirmasi kaitan BUMdes Sindangkerta, justru saya baru mendapat informasi sekarang. Iya kalo saya dimintai konfirmasi sekarang ya secepatnya saya akan melihat kelapangan faktanya seperti apa.

“Kalau menurut aturan BUMdes ya BUMdes, tapi Desa Boleh memberikan penyertaan modal dan Kepala Desa itu sebagai pengawas. Harus dipisahkan kapasitas melakukan aktifitas di BUMdes dengan Kapasitas selaku pengawas, nah mungkin posisi ini yang sudut pandangnya berbeda, artinya gini lah kepala desa itu sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan BUMdes dan ketentuan pun seperti itu”

Ia juga menambahkan, kalau soal mekanisme pengadaan sapinya bisa saja sih. Maksudnya gini, bukan berarti kepala desa tidak boleh, kalau mekanisme pengadaan boleh, tapi mekanisme pengelolaan yang tadi saya sampaikan tidak boleh namun hanya sebatas pengawas. Kalau sapinya diadakan melalui fasilitas Kepala Desa itu sah-sah saja, boleh saja.

Hingga berita ini diterbitkan, kami masih berupaya mengkonfirmasi pihak Kades Sindangkerta

Fahmi dan TIM

News Feed