oleh

Anggaran 45M Diendapkan di Bank, Laratmase Duga Ada Permainan Gelap Pemkab Kepulauan Tanimbar

Tanimbar, Nuansarealitanews.com- Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Apolonia Laratmase, membeberkan dugaan permainan gelap Pemkab Kepulauan Tanimbar dalam anggaran deposito senilai 45 milyar dari APBD 2019 di beberapa bank, baik swasta maupun bank pemerintah.

Kepada Nuansarealitanews.com, Sabtu (7/11), Polla mengatakan kalau akibat dari kebijakan sepihak deposito 45 milyar itu telah mengganggu likuiditas dan pelayanan selama ini.

Hal itu dibuktikan dengan Surat Permintaan Pencairan (SPM) yang disampaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bendahara Umum Daerah, namun tidak ditindaklanjuti untuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).

“Hal ini mengakibatkan ratusan SPM yang kadaluarsa akibat dari kebijakan deposito itu,” ujar Polla di Saumlaki.

Merujuk pada PP No.39 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, pelaksanaan deposito APBD harus didasari pada Peraturan Bupati dan perjanjian antar Pemda dan pihak Bank.

Namun kata Polla, Pemda Kepulauan Tanimbar tidak memiliki Perbup dan perjanjian tersebut. Hal itu diakui ketua TAPD dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Aggaran Pendapatan Belanja Daerah 2019 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 24 Agustus 2020 lalu.

Dikatakan bahwa, bunga deposito pada tahun 2019 hanya senilai 1,5 milyar padahal anggarannya begitu lama mengendap di bank. Hal itu berbanding terbalik dengan tahun 2018 yang mencapai 6,5 milyar namun tidak mengganggu pelayanan publik.

“Mestinya pendapatan yang diperoleh dari bunga Deposito di tahun 2019 lebih besar dari tahun sebelumnya karena di tahun 2019 pencairan dana terhadap berbagai kegiatan baru terlaksana di bulan desember 2019 dikarenakan sebagian besar APBD mengendap di deposito,” ungkap Polla.

Selain itu, ada perbedaan angka dalam laporan bunga Deposito antara Pemda maupun pihak bank.

Rinciannya sebagai berikut;
1.BPDM.
Versi Pemda: Rp.307.323.329,18.
Versi BPDM: Rp.161.232.876.
2.BRI.
Versi Pemda: Rp.460.597.158,00.
Versi BRI: Rp.483.171.767.
3.Bank Modern Expres.
Versi Pemda: Rp.651.952.057,00.
Versi ME: Rp.651.952.047,00.
4.BNI.
Versi Pemda: Rp.151.232.676.
Versi BNI: Rp.175.890.410.

Dari berbagai kejanggalan inilah kemudian muncul kecurigaan DPRD mengenai anggaran deposito tersebut. Mereka menduga, anggaran yang didepositokan Pemda bukan hanya 45 milyar namun lebih.

Untuk mengetahui hal tersebut DPRD pun meminta pembuktian pemindahbukuan dari kas umum daerah untuk didepositokan berupa rekening koran namun Pemda bersikeras tidak mau berikan.

“Dalam rapat paripurna kami meminta rekening koran pemindahbukuan dari kas umum daerah ke deposito namun ketua TAPD tidak mau berikan, akhirnya kami beberapa fraksi walk out saat itu. Seharusnya demi asas transparansi dan akuntabel, Pemda tidak boleh tahan bukti itu. Kalau mereka bersikeras, kami menduga ada yang tidak beres. Kalau kami saja yang diberikan amanat undang-undang sudah tidak dikasih, bagaimana dengan masyarakat?” tutur Polla kesal.

“Dari berbagai hal yang kami kemukakan, dapat dicurigai bahwa Pemda melalui Bendahara Umum Daerah telah melakukan deposito ABPD 2019 lebih dari nilai 45 milyar yang dilaporkan melalui pemindahbukuan pada rekening kas umum daerah dan meraup untung dari bunga deposito APBD 2019,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, kami masih berupaya mengkonfirmasi pihak terkait. (47/M)

News Feed