oleh

Praktisi Hukum Nilai Somasi Pemda Kepulauan Tanimbar ke Wartawan Media Haluanindonesia.co.id Keliru dan Sewenang-Wenang

Jakarta, NR – Baru-baru ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Pemda KKT) mengeluarkan teguran atau somasi kepada wartawan media Haluanindonesia.co.id (MS), yang meliris berita dugaan keterlibatan anak bupati Petrus Fatlolon dalam pekerjaan proyek fisik di Tanimbar.

Somasi itupun mengundang respon sejumlah pihak. Para praktisi hukum dan pengamat menilai tindakan Pemda Kepulauan Tanimbar mensomasi wartawan dan media tersebut merupakan sebuah sikap otoriter kekuasaan.

Salah satunya adalah praktisi hukum asal Tanimbar, Rolantio Lololuan, S.H, M.H. Dia menilai, surat somasi yang dikeluarkan Pemda Kepulauan Tanimbar pada tanggan 3 November 2020 merupakan sebuah tindakan keliru.

“Benar Rano Fatlolon adalah anak Bupati Kepulauan Tanimbar tapi Rano bukan salah satu kepala Dinas/Badan di Pemda KKT sehingga langkah hukum yang dilakukan Pemda melalui Kabag Hukum adalah tindakan keliru atau salah gunakan wewenang. Urusan anak, isteri atau keluarga Bupati tidak bisa seenaknya diambil alih oleh Pemda seolah-olah itu masalah Pemda,” kata Rolantio di Jakarta, Minggu (15/11/2020).

Dalam surat somasi tersebut, menjelaskan bahwa akibat dari berita dengan judul “Anak Bupati Keptan Garap Proyek di Badan Jalan Nasional” itu, nama baik Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, telah dicemarkan secara pribadi maupun jabatan.

Bahkan, dalam surat itu menegaskan agar wartawan MS “SEGERA” meminta maaf dan memberikan klarifikasi secara terbukan di media Haluanimdomesia.co.id selama tiga (3) hari berturut-turut sejak diterimanya surat somasi tersebut. Jika tidak Pemda akan mengambil langkah hukum sesui aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal inilah kemudian menjadi sorotan bahwa peringatan Pemda Kepulauan Tanimbar kepada wartawan MS sangat otoriter. Mestinya, jika Bupati Petrus Fatlolon merasa tersinggung dan menganggap berita tersebut tidak benar, maka langkah yang harus diambil adalah menggunakan “Hak Jawab”, seperti yang telah diatur dalam UU Pers No.40 tahun 1999, pasal 1, 5, 11 dan 15.

Dimana Hak Jawab merupakan hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk menyanggah sebuah pemberitaan sesuai data dan fakta yang merugikan nama baiknya. Namun, hak jawab tersebut tidak pernah diambil, bahkan langsung memberikan teguran keras berupa surat somasi.

Tak hanya itu, berita yang dipublikasikan wartawan MS bertujuan ke oknum anak bupati yang nota bene bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemkab Kepulauan Tanimbar. Sehingga jika ada somasi, mestinya datang dari pribadi anak bupati.

“Sehingga terkait langkah maupun tindakan hukum Kabag Hukum Pemda Kepulauan Tanimbar yang somasi wartawan Haluan Indonesia karena pemberitaannya terkait anak Bupati KKT adalah tindakan yang keliru dan menempatkan diri sebagai advokat. Sehingga berdasarkan UU No.18 tahun 2003 Tentang Advokat, orang yang disomasi atau siapa saja berhak melaporkan,” tutur Rolantio.

Tak hanya praktisi hukum asal Tanimbar di Jakarta, sorotan juga datang dari dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, sekaligus Forensic Independent Legal Auditor, Arnold JP Nainggolan, S.H., M.Kn.

Menurutnya, jangan sampai kekuasaan digunakan sewenang-wenang untuk melindungi kepentingan seseorang di luar pemerintahan, karena tentu akan muncul pertanyaan bahwa “Apakah diperbolehkan Somasi dibuat oleh Pemerintah Kabupaten untuk melindungi kepentingan nama seseorang yang tidak menjalankan fungsi pemerintahan (eksekutif)?”

“Kalaupun muncul pertanyaan sederhana seperti itu, maka ada keharusan bagi kita untuk meneropong sumber kewenangan. Selanjutnya dalam menjalankan kewenangan tersebut pun harus dibatasi dan dikontrol. Hal itu bertujuan untuk tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang (misbruik van gezag) atau setidak – tidaknya tidak mencampuradukkan wewenang,” kata Arnold Nainggolan kepada Nuansarealitanews.com di Jakarta.

Hingga berita ini diterbitkan, kami masih berupaya mengkonfirmasi pihak terkait.

(47/M).

News Feed