oleh

Somasi Pemda Kepulauan Tanimbar ke Wartawan Media Haluanindonesia.co.id Beban atau Prestasi?

Opini :

Perkenankan saya disini, Arnold JP Nainggolan, S.H., M.Kn, tenaga pendidik dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, sekaligus berprofesi sebagai Forensic Independent Legal Auditor.

Tersiar kabar bahwa telah dilayangkannya sepucuk Surat Somasi yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nomor 180/BagHK/…../XI/2020, bertanggal 3 November 2020 ditujukan kepada saudara MS, wartawan Media Online Haluanindonesia.co.id.

Bahwa perlu disadari kembali oleh kita yang berbangsa besar mengenai Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, segala tindak tanduk (perbuatan, ucapan dan berpikir) dalam kehidupan sehari – hari tidak dapat menghindari dari ketentuan hukum yang berlaku, termasuk norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum itu dibentuk karena ada tujuannya, tujuan hukum itu berupa menciptakan kemanfaatan, kepastian dan keadilan.

Manakala terdapat persoalan hukum dalam kehidupan sehari – hari, pertama kali yang terusik adalah logika sehat, sehingga muncul pertanyaan dalam perenungan : bagaimana bisa? Emang boleh ya gitu? Apa yang dilanggar? Apa hak saya? Apa hak mereka? Apa kewajiban organsisasi? dan segudang pertanyaan lainnya.

Khusus mengenai persoalan hukum yang menimbulkan pokok pertanyaan hukum, tentunya semua pokok pertanyaan hukum itu dapat dijawab. Untuk menjawab pertanyaan hukum atas munculnya persoalan hukum, maka masyarakat hukum dapat melakukan Uji Rasionalitas (redelijkerechttoetsing).

Terlihat dasar hukum yang digunakan untuk menguji rasionalitas (argumentasi hukum) atas persoalan hukum yang ada menggunakan Ketentuan Hukum dalam bentuk Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemeritahan.

Bahwa, dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1, UU RI Nomor 30 Tahun 2014, terdapat pengertian Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: “Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.’

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 2, UU RI Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi : “Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.”

Perlu diketahui masyarakat luas bahwa causa proxima (sebab akibat terdekat) somasi itu hadir dikarenakan adanya warta berita dari saudara MS yang menyampaikan nama anak Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Direktur Utama yang mana mengerjakan proyek Tugu Selamat Datang di perempatan Jalan Ir. Soekarno.

Pembelajaran hukum bagi masyarakat untuk mendukung kebenaran (pembuktian formil) atas identitas pengurus (beheren), baik dalam badan usaha (seperti CV, Firma) maupun badan hukum (seperti PT, Yayasan, Koperasi), masyarakat dapat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum) Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh Profil suatu Badan Usaha / Badan Hukum.

Hanya saja kembali kepada substansi somasi. Muncul isu pokok permasalahan hukum (Rechtvraag) sebagai berikut: “Apakah diperbolehkan Somasi dibuat oleh Pemerintahan Kabupaten untuk melindungi kepentingan nama seseorang yang tidak menjalankan fungsi pemerintahan (eksekutif)?” Kalaupun muncul pertanyaan sederhana seperti itu, maka ada keharusan bagi kita untuk meneropong sumber kewenangan.

Selanjutnya dalam menjalankan kewenangan tersebut pun harus dibatasi dan dikontrol. Hal itu bertujuan untuk tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang (misbruik van gezag) atau setidak – tidaknya tidak mencampuradukkan wewenang.

Ditambahkan, pada Pasal 5 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi : “Penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan:
a. Asas Legalitas.
b. Asas perlindungan hak asasi manusia.
c. Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Bahkan jelas sekali dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf (e) dan Huruf (g) UU Administrasi Pemerintahan menegaskan AUPB dalam UU ini meliputi asas:
e. Tidak menyalahgunakan kewenangan,
g. Kepentingan umum.

Terdapat Adagium, “Keadilan merupakan milik semua orang, keadilan tidak pernah berlawanan dengan Asas Hukum.”

Sebagai penutup opini hukum ini mari dilacak refrensi bacaan pada Pasal 1 angka 14 Jis. Pasal 17 Jo. Pasal 42 Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Akan terdapat kesimpulan yang masih dapat diuji rasionalitas kembali di kemudian hari.

Salam hormat,
Arnold JP Nainggolan. (47/M).

News Feed