Tak Puas Dengan Nilai DAU 2021, Bupati Kepulauan Tanimbar Surati Jokowi

Spread the love

Tanimbar, NR – Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, menyurati Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 November 2020 untuk meminta penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021.

Hal itu berdasarkan rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun anggaran 2021, dimana Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendapat pengurangan DAU sebesar 55.695.713.000 atau mengalami penurunan sebesar 9,3%, sedangkan DID berkurang 100% dari tahun sebelumnya.

Dalam suratnya, Petrus Fatlolon menyentil berbagai variabel penentu pengalokasian DAU bagi daerah sesuai PP 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto (PDRB) dan institusi masyarakat pedesaan (IMP).

Dia juga menjelaskan bahwa, pada tahun 2018 dan 2019 Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendapatkan penghargaan BPK RI berupa Opini WTP, namun dalam rincian alokasi TKDD tahun anggaran 2021 Kabupaten bertajuk Duan-Lolat itu bahkan kena pengurangan DAU dan tidak mendapat DID sama sekali.

“Sehubungan dengan permasalahan yang disampaikan sebagaimana butir 1 – 6 di atas, dan demi mewujudkan keadilan anggaran, maka bersama ini kami memohon kepada Yth Bapak Presiden Republik Indonesia kiranya dapat mempertimbangkan kembali besaran alokasi TKDD Tahun Anggaran 2021 bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” begitulah bunyi kutipan paragraf terakhir surat tersebut.

Surat Petrus Fatlolon ke Presiden Joko Widodo itu lantas mengundang tanggapan sejumlah pihak. Salah satunya mantan ketua komisi C DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sony Ratissa.

Menurutnya, bupati Petrus Fatlolon sangat mengharapkan mendapatkan tanggapan positif dari presiden Joko Widodo dan berharap mengabulkan permohonannya. Namun lanjut Sony, harus diketahui bahwa penetapan DAU dan DID telah disesuaikan dengan syarat normatif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

“Perlu diketahui bahwa penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) telah disesuaikan dengan syarat normatif yang ditentukan oleh Perpu, Dana Insentif Daerah (DID) juga demikian,” kata Sony.

Dia bahkan mengatakan bahwa kemungkinan besar ada sesuatu hal yang menjadi dasar kuat pempus mengurangi DAU dan DID tahun anggaran 2021.

“Prediksi saya, kemungkinan sebagian besar syarat tidak dapat dipenuhi pemda KKT sehingga berakibat pada pengurangan DAU dan tidak diberi DID. Salah satu contoh, sampai hari ini Perubahan APBD TA 2020 belum dikonsultasikan ke provinsi padahal sesuai siklus, mestinya sudah selesai ditetapkan, sekarang waktu untuk membahas APBD TA 2021. Ini bukti APBD tidak ditetapkan tepat waktu,” ujarnya.

Hingga kini, surat Petrus Fatlolon ke Jokowi itu masih menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Tak luput, media sosialpun menjadi sarana argumentasi dan perdebatan warganet, baik yang pro maupun kontra.

Jika melihat UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada pasal 27 ayat (2), (3) dan (4), telah dijelaskan dengan rinci mengenai syarat pengalokasian DAU ke daerah.

Banyak pihak yang bertanya, jika surat tersebut dikabulkan Presiden Jokowi atas permintaan sepihak Bupati Petrus Fatlolon, apakah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengalokasian DAU dan DID?
Selain itu, apakah hanya lantaran permohonan seorang kepala daerah lantas presiden mengabulkannya tanpa melihat kembali alasan pengurangan DAU dan DID tersebut?
Semoga segera ada jawabannya. (47/M)

Related posts