oleh

Waow, Ada Nama Keluarga Bupati Petrus Fatlolon Dalam Daftar Delegasi ke Belanda

Saumlaki, Nuansarealitanews.com, – Dalam rangka memperkenalkan seni dan budaya Tanimbar ke mancanegara, sekaligus bertujuan membangun jalinan bisnis luar negeri, pada tanggal 29 Juni 2018, delegasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) berkunjung ke negari Belanda.

Kunjungan tersebut dalam rangka mengahadiri undangan KBRI di Den Haag dan mempromosikan budaya Tanimbar dalam acara Word Proef 2018 serta menghadiri pertemuan bisnis di Apeldoorn Belanda.

Rombongan delegasi Pemda Kepulauan Tanimbar saat itu berjumlah 30 orang yang terdiri dari beberapa pejabat daerah, penari maupun penenun.

Seluruh biaya ditanggung sepenuhnya oleh Penda Kepulauan Tanimbar melalui APBD 2018, mulai dari biaya transportasi pulang pergi (PP), biaya akomodasi, makan-minum, uang saku harian, paspor dan visa serta biaya-biaya lainnya. Hal itu sesuai dengan bunyi Surat Sponsor (SS) yang dikeluarkan Bupati Petrus Fatlolon Juni 2018.

Anehnya, dalam List of Delegation (daftar nama rombongan), terlampir nama istri dan anak-anak Bupati Petrus Fatlolon. Mereka diantaranya, Joice Marthina Pentury (istri), Lea Agnesia Fatlolon (anak), Resky Eccelstone Fatlolon (anak) dan Elisabeth Fatlolon (anak).

Entah keikutsertaan keluarga Petrus Fatlolon itu sebagai penari atau penenun asal Tanimbar, namun faktanya istri dan anak-anaknya turut diboyong ke Belanda kala itu.

Inilah kemudian menjadi sorotan publik, dimana mereka mempertanyakan tujuan keberangkatan delegasi Pemkab Kepulauan Tanimbar ke Belanda sebagai urusan bisnis atau darmawisata.

Menurut Isai Wuritimur, seorang pengacara asal Tanimbar, perjalanan ke luar negeri menggunakan APBD mesti tidak didominasi keluarga Bupati karena akan berdampak masalah hukum. Bahkan kata dia, keterlibatan keluarga Bupati Fatlolon ke Belanda harus diusut tuntas penegak hukum.

“Silahkan saja bawa keluarga asalkan pakai uang sendiri, bukan uang daerah, dan juga tidak termasuk dalam daftar peserta karena peserta itulah yang dibiayai lewat anggara daerah itu. Tapi dari daftar nama peserta ke Belanda ada nama istri dan anak-anaknya. Ini mesti diperiksa penegak hukum. Bisa saja ada kerugian keuangan negara disana.” kata Wuritimur kepada media ini pekan lalu.

Dia menambahkan, anak-anak bupati Petrus Fatlolon yang ikut ke Belanda tidak berkediaman di Tanimbar, mereka tinggal di luar Tanimbar namun sengaja dimasukan namanya dalam daftar peserta.

“Peserta (penari-penenun) itu seharusnya orang yang tinggal di Tanimbar kan, kalau mereka (anak bupati) itu bukan tinggal di Tanimbar. Pokoknya mereka tidak tinggal di Tanimbar tapi namanya dimasukan dalam daftar,” tegasnya.

Kebijakan mengkutsertakan keluarga Bupati dalam rombongan delegasi ke Belanda yang dianggarkan lewat APBD itu, menurut Wuritimur, dapat memenuhi unsur KKN, dimana kebijakan kepala daerah menguntungkan diri sendiri maupun keluarga.

Padahal, dalam UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 76 ayat (1) huruf (a), mengatakan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Wuritimur menghimbau agar masyarakat segera melaporkan masalah tersebut ke penegak hukum, baik ke KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian karena berhubungan dengan uang rakyat. (47/M)

News Feed