oleh

REFORMASI TOTAL KPI “Pelaut NKRI Minta Ganti Dirjen Hubla Yang Bukan Pelaut”

Jakarta, NR -Kami Pelaut Indonesia adalah anggota Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) menyampaikan tuntutan reformasi total KPI atas 3 butir. Yakni, Pertama, eksekusi Pengurus Pusat KPI tanpa kompromi karena sudah melanggar AD/ART bahkan mengangkat diri sendiri sebagai Presiden KPI.

Kedua, Munaslub KPI harga mati mengingat sampai sekarang Pengurus Pusat KPI yg berkantor Jl. Cikini Raya No. 58AA-BB Menteng Jakarta Pusat dianggap tdk sah secara hukum, terbukti tdk terdaftar berbadan Hukum di Kemenkumham alias tdk memiliki legal standing.
Dan yg Ketiga, audit KPI tanpa tawar menawar mengingat banyak aset KPI dimana-mana.

Tuntutan reformasi total KPI tertuang dalam aspirasi Pelaut KPI sudah disampaikan kepada Kasubdit Kelautan Ditkapel pada tanggal 8 September 2020 lalu.

Seandainya tuntutan reformasi KPI tdk ditanggapi oleh Dirjen Hubla Kemenhub RI sebagai pembina KPI eks officio yg sama artinya Dirjen Hubla menghalang-halangi negara hadir, yg maksudnya Pembangkangan Terhadap Misi Nawa Cita Presiden Joko Widodo.

Padahal berulang kali Presiden Jokowi berpesan agar pejabat Pemerintahan memposisikan diri sebagai pelayan rakyat , bukan sebaliknya sebagai Tuan Takur. “Maka ijinkan kami menuntut Dirjen Hubla yg bukan dari pelaut, dan belum memiliki kompetensi disiplin ilmu di sektor perhubungan laut yg memadai. “Berdasarkan hal tersebut sesuai displin ilmu mohon Presiden Joko Widodo utk perhatian Menteri Perhubungan RI agar memecat Dirjen Hubla tersebut”, tegas Hasoloan Siregar bersama Ricardo.

Di akhir pertemuan selepas orasi di depan Kantor Menteri Perhubungan RI, Ricardo Hutabarat sebagai Ketua Korlap atas nama dan mewakili Pelaut KPI berpesan, bahwa pada waktu dekat masih melakukan Demo besar ke DPR RI Senayan Jakarta.

Roni Prayogi H.

News Feed