oleh

Usut Tuntas Dugaan Korupsi BOK Di Kabupaten Bengkalis

Bengkalis, NuansaRealitaNews.com ,Dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Biaya Operasional Kesehatan BOK di Kabupaten Bengkalis tahun 2019,yang telah di laporkan Koalisi lsm TOPAN RI dan LSM PERKARA kembali di pertanyakan,pasalanya selain belum jelasnya langkah langkah hukum yang dilakukan oleh pihak Polda riau khususnya di Bidang Diskrimsus,kemudian terjadinya kong kali kong antara Kepala Dinas Kesehatan ( Ersan ) dan seluruh Kepala Upt Kesehatan terkait penggunaan dana Biaya Operasional Kesehatan tersebut.

Kita sudah melaporkan kepolda Riau dugaan korupsi Penggunaan dana BoK secara langsung sebelum nya,namun karna tidak ada jawaban maka, kita laporkan kembali secara koalisi,kemudian setelah laporan ke dua pihak Polda meminta kita hadir untuk memberi keterangan seputar laporan tersebut,dan kita pun sudah sampaikan sesuai pertanyaan yang di minta,namun dari perkembangan laporan itu hingga hari ini belum terungkap hingga tuntas,sebut Nadi pada rekan awak media.

Tidak ada kata laporan sudah selesai,karna sesuai surat yang kita terima dari Polda/ Diskrimsus Riau telah melakukan pemanggilan terhadap Dinas, dan dalam surat yang telah disampaikan kepada kita juga,selaku pihak pelapor jumlah masing masing yang di terima upt seKabupaten Bengkalis sudah di sebutkan ,walaupun tidak secara rinci penggunaan dana Bok tersebut.

Begitu surat jawaban atas pengaduan masyarakat yang disampaikan pihak Polda kepada kita, maka selanjutnya kita kembali menyurati pihak Upt puskesmas selaku pelaksana dana BOK tersebut secara resmi,dan ada juga melakukan klarifikasi / kompirmasi secara langsung.

Dijelaskan guL lagi juga pada saat kita menjumpai beberapa upt puskesmas di kecamatan Mandau dan kecamatan Pinggir,mereka kepala upt puskesmas tidak mau menjelaskan dan hanya menjawab silahkan bapak ke Dinas saja,sebut guL menirukan jawaban upt di maksud.

Selanjutnya, Isnadi dari Lsm Topan Ri juga telah melayangkan surat klarifikasi ke Beberapa Upt puskesmas di Kabupaten Bengkalis secara resmi,terkait penggunaan dana BOK sebagaimana yang telah di jelaskan pihak polda melalui Direktorat reserse Kriminal Khusus tertanggal 21 oktober 2020, di dalam surat tanggapan itu di jelaskan jumlah penerima bagi Upt,maka berdasarkan jumlah tersebut kita klarifikasi lagi pihak Upt puskesmas terkait penggunaan nya.

Sudah hampir dua minggu surat klarifikasi kita sampaikan ke masing Upt puskesmas hingga hari ini minggu 14/12/20 belum satupun jawaban mereka ( upt ) kita terima,terkecuali hanya upt puskesmas Teluk Pambang ( Rp.294.210.000 ) di Kecamatan Bantan dengan jawaban ” kegiatan telah dilaksanakan sesuai Juknis yang ada”.

Artinya jawaban ini juga menurut kami tidak sesuai uu Keterbukaan informasi Publik KIP, maka dari persoalan ini,kita meminta pihak polda Riau melakukan pemeriksaan kepada seluruh Upt Kesehatan selaku pengguna Biaya Operasional Kesehatan BOK serta mengusut tuntas terhadap penggunaan dana Bok yang hampir puluhan miliyar rupiah itu’.

Lanjut nadi lagi,dari sikap para Upt puskesmas selaku pengguna/pelaksana dana Bok yang tidak mau transparan itu kita semakin yakin bahwa dana Bok tahun 2019 kuat dugaan di selewengkan atau di Korupsi secara berjemaah anara Dinas dan Upt puskesmas se Kabupaten Bengkalis,

Maka kita minta keseriusan pihak polda khususnya Diskrimsus untuk mengusut tuntas persoalan ini hingga tuntas, cukup bukti atau telah memenuhi dua alat bukti maka jadikan tersangka,pinta nadi dengan tegas.***** Arianto…..

Hingga berita ini terbit, kami masih berupaya mengkonfirmasi pihak terkait.

GuL

News Feed