Anggota DPR RI Ini Humanis Menanggapi Keluhan Masyarakat

Spread the love

Pekanbaru- Tanggal 19 April 2021, Ketua BPLK ASN Kabupaten Siak Jonsen Tampubolon, SE. menghubungi anggota DPR RI melalui seluler mendapat respon positif dan mempersilahkan bertemu di Pekanbaru.

Cukup banyak pelajaran edukasi yang disampaikan oleh Ir. Efendi Sianipar sebagai anggota DPR RI Komisi IV pada tahun 2019 sebagai Badan anggaran, yang sebelumnya pada periode tahun 2014 beliau sebagai ruang lingkup tugas di bidang hukum hak asasi manusia.

Salah satu perbincangan yaitu dalam hal pengawasan. Kita mempunyai fungsi yang sama dalam pengawasan anggaran yang sudah tersalurkan, kiranya saudara ikut serta mengawasinya kerna saudara adalah LSM BPLK ASN Badan Pengawas Lembaga Keuangan Dan Aparatur Sipil Negara,” ucapnya dengan bersemangat.

Perbincangan berlangsung sambil Jonsen Tampubolon mengutarakan salah satu keluhan masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Kampar, sampai berita ini terbit, masalah yang dihadapi oleh Miswati tentang klaim BPJS Ketenagaankerjaan dan tunjangan hari tua yang belum terealisasi oleh kantor BPJS.

Sebelumnya Suprianto (alm) sudah lama bekerja di PT. Buana Wira Lestari Naga Mas, Desa koto Anan rt007/002, Kelurahan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, selama 25 tahun. Suami Miswati (52) yang bernama Suprianto (55,ALM) sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, sementara ahli waris adalah Miswati sudah mengklaem beberapa kali ke kantor BPJS di Kab. Kampar, dan Kab. Bengkalis, namun hasilnya nihil.

Alasan pihak BPJS karena Miswati tidak bisa menunjukkan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA setempat, sementara rekomendasi dari pihak KUA, Kecamatan, dan Desa sudah ada pernyataan bahwa mereka dinyatakan suami istri. Cetus ketua BPLK ASN kepada anggota DPR RI tersebut.

Dengan tegas Ir. Efendi sianipar akan mempertanyakan hal ini ke pihak kantor BPJS pusat dengan meminta dokumentasi dari Miswati. Dengan menyambung perbincangan jonsen tampubolon mengatakan, mengapa sewaktu mau mengrekruit peserta pendaftaran sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan data tidak diminta dilengkapi sebelum diterima sebagai peserta BPJS, mengapa setelah ada klaem dari pihak peserta harus timbul permasalahan, sementara dana BPJS dan THT adalah hasil keringat para karyawan yang dipotong tiap bulan, sebagai tabungan di hari tua( pensiun), cetus bersama sambil rasa kejengkelan Ir. Efendi Sianipar memastikan akan mempertanyakan hal ini dengan serius, sambil menyudahi perbincangan.

Jhon l

Berita Sebelumnya