Lagi, Jaksa Hentikan Kasus Penganiayaan Setelah Korban dan Pelaku Berdamai

Spread the love

Tanimbar, NR – Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Provinsi Maluku, mengeluarkan surat Ketetapan Penghentian Penuntutan kasus penganiayaan yang dilakukan Yulius Karnabudi Batlolone alias Budi (pelaku) kepada Arkelaus Fordatkosu alis Arke (korban).

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dengan nomor : PRINT- 297/Q.1.13/Eoh.2/06/2021 itu, dikeluarkan di Saumlaki oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Gunawan Sumarsono, S.H, M.H, pada tanggal 23 Juni 2021.

Awalnya Budi disangkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 KUHP terhadap Arke.

Kasus penganiayaan tersebut dihentikan setelah kedua belah pihak sepakat berdamai. Perdamaian mereka dilakukan secara kekeluargaan atau berdasarkan Keadilan Restoratif.

“Penghentian perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif itu tentu berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” kata Jaksa di Saumlaki.

Penyerahan surat Ketetapan Penghentian Penuntutan kepada kedua belah pihak dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri di kota Saumlaki dan dihadiri pihak keluarga dan juga tokoh masyarakat setempat.

Hal itu dilakukan setelah Jumat (11/6/ 2021) lalu, penuntut umum dalam perkara tersebut, yaitu Jerry N. A. Pattiasina, S.H bersama Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Aulia R. Rachman, S.H berhasil melakukan upaya mediasi.

Hasil mediasi yang dicapai berdasar beberapa pertimbangan, diantaranya:

1. Bahwa tersangka (Budi) menyadari dan membenarkan bahwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban.

2. Bahwa tersangka telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya kepada korban. Olehnya itu korban bersedia memaafkan dan berdamai dengan tersangka.

3. Bahwa tersangka dan korban menyatakan tidak ada rasa dendam dan keduanya tetap hidup rukun dan damai seperti sebelumnya.

4. Bahwa atas perdamaian tersebut, tersangka telah melakukan prosesi adat (duan-lolat) dengan memberikan barang-barang adat kepada pihak korban berupa kain tenun (kain khas daerah Tanimbar) sebanyak 1 (satu) buah, minuman sopi (minuman khas daerah Tanimbar) sebanyak 1 (satu botol) dan uang sejumlah 1.200.000,00 sebagai upaya penyelesaian perkara secara adat serta mengakhiri permasalahan.

5. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.

6. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan

7. Masyarakat merespon positif perdamaan mereka.

Dengan diserahkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, penuntut umum dengan kewenangannya telah menutup perkara demi kepentingan umum.

Dalam hal ini karena telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buitten process) maka perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan. (27/T)

Berita Sebelumnya