Perusahaan menurut Molengraaff adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara
terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangan
atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.1 Polak menjelaskan bahwa
suatu usaha untuk dapat dimasukkan dalam pengertian perusahaan harus mengadakan pembukuan,
yaitu perhitungan mengenai laba dan rugi, Sumber hukum dan ruang lingkup dari Hukum
Perusahaan ini ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

pengertian mengenai Persekutuan Perdata diatur dalam pasal 1618 KUH perdata, yaitu
suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam
perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi diantara
mereka. Dalam pasal 16 KUHD, dijelaskan bahwa Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang
didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Pada dasarnya perusahaan
persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang disebut sekutu. Maka,
dalam bentuk usaha tersebut terdapat aturan hukum yang mengatur hubungan hukum diantara para
sekutu yang dikenal dengan aspek hukum internal dan aturan yang mengatur hubungan hukum
antara para sekutu dengan pihak ketiga atau aspek hukum eksternal.

BENTUK HUKUM/LEGAL FORM PERUSAHAAN PERSEKUTUAN YANG
BERLAKU DI MALAYSIA
Sistem hukum di Malaysia menganut sistem hukum common law. Hal tersebut
membuat perbedaan yang dapat terlihat mengenai tatanan hukum yang ada di negara
tersebut. Terdapat empat sumber hukum pokok di Malaysia yaitu, hukum tertulis, hukum
kebiasaan, hukum islam dan hukum adat. Dilihat dari sistem hukum yang dianut oleh
negara Malaysia berbeda dengan Indonesia, maka dari sistem pelaksanaan perekonomian
dan aturan mengenai perusahaannya pun akan bebeda walaupun ada beberapa kemiripan
diantara keduanya. Pembangunan perekonomian di Malaysia ditunjang oleh berbagai
perusahaan dengan berbagai bentuk dan jenis badan hukumnya. Pada umumnya terdapat
berbagai jenis bentuk usaha dari skala mikro, kecil dan sederhana. Persekutuan atau yang
biasa disebut Partnership ataupun Perkongsian di Malaysia umumnya adalah jenis usaha
yang dipilih oleh penguasaha kecil dan menengah bahkan oleh para profesional yang tidak
diizinkan oleh badan pengawasnya masing-masing untuk mendirikan jenis bentuk usaha
lain. Peraturan yang mengatur mengenai Partnership ini ada di dalam PartnershipAct 1961.

Di dalam act ini mengatur segala hal mengenai Persekutuan secara umum dan juga firma
yang termasuk di dalamnya. Perkembangan mengenai Partnership ini berdasarkan
banyaknya warga negara Malaysia yang melakukan usaha. Namun, semakin
berkembangnya zaman dan perekonomian, dirasakan aturan mengenai Partnership ini
secara umum sudah tidak relevan dan cocok dengan beberapa bisnis yang ada khususnya
secara profesional. Hal ini selanjutnya mengarah kepada terbentuknya Limited Liability
Partnership (LLP) dimana pada bulan April 2008, The Companies Commission of
Malaysia (CCM) mengusulkan untuk mengubah bentuk usaha di Malaysia. Menurut
dokumen konsultatifnya, suatu bentuk usaha yang fleksibel dalam hal pembentukan,
pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerjanya, juga dinamis diperlukan untuk
memungkinkan negara agar lebih kompetitif di tengah era globalisasi.

PERBANDINGAN ANTARA PARTNERSHIP DAN LIMITED LIABILITY
PARTNERSHIP (LLP) DI MALAYSIA
Partnership dan Limited Liability Partnership (LLP)25 merupakan satu kesatuan
namun memiliki perbedaan yang cukup banyak dan dapat dilihat perbedaannya. Jika dilihat
dari undang-undang yang berlaku, Partnership adalah suatu hubungan antara dua orang
atau lebih yang menjalankan bisnis yang sama dengan tujuan mendapatkan suatu
keuntungan (Article 1 Partnership Act 1961), sedangkan Limited Liability Partnership:
Badan usaha yang tanggungjawab hukumnya terpisah dengan anggota sekutunya (Article
2 Limited Liability Partnership Act 2012). Persekutuan (Firma) diatur dalam Partnership
Act 1961 dan Limited Liability Partnership: diatur dalam Partnership Act 201226 .

Perbedaan yang paling mencolok antara keduanya adalah dalam LLP, anggota atau sekutu
tidak secara pribadi bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban bisnis, sedangkan
Partnership, semua anggota wajib untuk hutang sejauh aset pribadi yang mereka miliki. Di
dalam Partnership juga seluruh anggota bertanggung jawab untuk segala tindakan yang
dilakukan selama dalam masa perjanjian persekutuan tersebut. Tetapi dalam LLP,
kewajiban para anggota hanya sebatas pada kontribusi yang disepakati.

PERBANDINGAN BENTUK HUKUM PERSEKUTUAN DI INDONESIA DAN
MALAYSIA MENURUT UNDANG-UNDANG TIAP NEGARA

Bentuk hukum perusahaan persekutuan di Indonesia dan Malaysia memiliki
perbedaan. Hal tersebut tidak terlepas dari perbedaan sistem hukum yang dianut oleh
masing-masing negara. Negara Indonesia membawa hukum yang berasal dari Belanda, hal
tersebut terjadi karena Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda. Hukum
perdatanya sampai saat ini masih menggunakan KUHPerdata yang merupakan peninggalan
dari Belanda. Pengaruh Belanda yang memiliki sistem hukum Civil Law35 membuat
Indonesia membagi antara hukum publik dan hukum privat namun tetap masih berada
dalam satu atap peradilan. Malaysia, merupakan negara bekas jajahan Inggris dimana
Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris yakni Common Law dan
merupakan salah satu negara dari sekian banyak dari anggota negara-negara
persemakmuran Inggris.

Berikut ini merupakan tabel perbandingan antara perusahaan persekutuan di
Indonesia dan Malaysia berdasarkan peraturan yang berlaku di negara masing-masing.
Pengaturan perusahaan persekutuan di Indonesia menggunakan peraturan yang diatur di
dalam KUHPer dan KUHD sedangkan perusahaan persekutuan di Malaysia menggunakan
Partnership Act 1961 dan Limited Liability Partnership Act 2012.

Perbandingan Perusahaan Persekutuan di Indonesia dan Malaysia

INDONESIA

Pengertian
Persekutuan Perdata: Suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih
mengikatkan diri untuk sesuatu ke dalam perserikatan dengan maksud
membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperolehnya. (Pasal 1618
KUHPer) Firma: Tiap-tiap perserikatan yang didirikan oleh dua orang
atau lebih untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. (Pasal
16 KUHD) CV: Persekutuan Firma yang mempunyai satu atau beberapa
orang sekutu sekunder.

Dasar Hukum
Persekutuan Perdata: diatur dalam Pasal 1618-1652 BW. Firma: diatur
dalam KUHD pada Pasal 16-35. CV: diatur secara khusus dalam Pasal
19-21 KUHD.

Pendirian
Persekutuan Perdata: didirikan berdasarkan perjanjian dan tidak
mengharuskan adanya syarat tertulis. (Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 28
KUHD) Firma: didirikan dengan akta otentik dan di daftarkan ke
kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan melalui Berita Negara.
CV: didirikan melalui pembuatan suatu perjanjian pendirian karena
melibatkan lebih dari satu orang dan selanjutnya pengusaha harus
mendaftarkan CV pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab
Persekutuan Perdata: Apabila seorang mengadakan suatu hubungan
hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan saja yang
bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak
ketiga itu, walaupun dia mengatakan bahwa perbuatannya untuk
kepentingan sekutu, kecuali jika sekutu-sekutu lainnya memang nyatanyata memberikan kuasa atas perbuatannya itu. (Pasal 1642, Pasal 1644
dan Pasal 1639 KUHPerdata) Firma:Setiap sekutu dalam Firma dapat
melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk
dan atas nama perseroan, tanpa perlu adanya surat kuasa khusus dari
sekutu lainnya, jadi semua sekutu bertanggung jawab secara tanggung
renteng. (Pasal 21 KUHD) CV: tanggung jawab sekutu aktif yang
disamping menanamkan modal ke dalam perusahaan juga bertugas
mengurus perusahaan, sedangkan sekutu pasif yang hanya memasukkan
modal saja dan tidak terlibat atas pengurusan perusahaan. Akibatnya,
Sekutu aktif bertanggung jawab tidak hanya atas kekayaan CV, tetapi
juga kekayaan pribadi jika diperlukan. Namun, untuk sekutu pasif hanya
bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan ke dalam CV,
apabila ikut melakukan pengurusan. (Pasal 1619 KUHPer) Modal
Persekutuan Perdata: Modal dalam Persekutuan Perdata terdapat
pengaturannya di dalam Pasal 1619 BW, yaitu uang, barang dan
tenaga/kerajinan. Firma dan CV: Tiap-tiap sekutu dalam firma
diwajibkan memasukkan dalam kas persekutuan modal berupa uang,
benda atau tenaga. Pemasukkan ini disebut dengan inbreng. (Pasal 1619
KUHPer)

Sekutu
Persekutuan Perdata: Memiliki 2 macam cara mengangkat sekutu, yakni
Statuter dan Mandater Firma: hanya terdapat satu macam sekutu, yaitu
sekutu Komplementer. CV: Memiliki 2 jenis sekutu, yakni Sekutu aktif
(Komplementer) dan Sekutu Pasif (Komanditer) Pembubaran
Persekutuan Perdata: berakhir apabila (1646 BW): Waktu yang
ditentukan untuk bekerja telah lampau, barang yang menjadi objek
usaha musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok selesai, seorang
atau lebih sekutu mengundurkan diri atau meninggal dunia atau ditaruh
di bawah pengampuan atau pailit, merupakan kehendak dari beberapa
atau seorang sekutu untuk mengakhiri persekutuan Firma:
berakhir/bubar apabila (1646 BW): Waktu yang telah ditentukan untuk
bekerja telah lampau, barang yang menjadi objek usaha musnah atau
usaha yang menjadi tugas pokok selesai, seorang atau lebih sekutu
mengundurkan diri atau meninggal dunia atau ditaruh di bawah
pengampuan atau pailit, merupakan kehendak dari beberapa atau
seorang sekutu untuk mengakhiri persekutuan. CV: berakhirnya CV
dapat dikatakan sama dengan berakhirnya persekutuan Firma

MALAYSIA

Pengertian
Partnership: Persekutuan adalah suatu hubungan antara dua orang atau
lebih yang menjalankan bisnis yang sama dengan tujuan mendapatkan
suatu keuntungan. (Art. 1 Partnership Act 1961) Firma: Persekutuan
yang berdasarkan Partnership Act 1961 melakukan suatu usaha dengan
nama bersama. (Art. 6 Partnership Act 1961) LLP: Badan usaha yang
tanggungjawab hukumnya terpisah dengan anggota sekutunya. (Art. 2
LLP Act 2012)

Dasar Hukum
Persekutuan (Firma): diatur dalam Partnership Act 1961. LLP: diatur
dalam Partnership Act 2012.

Pendirian
Partnership (Firma): didirikan berdasarkan perjanjian yang harus
disetujui oleh para pihak. (Art. 7, Art. 8, Art. 9 Partnership Act 1961)
LLP: didirikan berdasarkan perjanjian tertulis antara para sekutu dan
selanjutnya didaftarkan ke Kementrian Perdagangan. (Art. 2 LLP Act
2012)

Tanggung Jawab Kementerian
Partnership (Firma): merupakan tanggung jawab bersama atas seluruh
hutang dan kewajiban perusahaan. (Art. 11 dan Art. 12 Partnership Act
1961) Articles 7, 8, 9. LLP: Setiap kewajiban LLP baik yang timbul
dalam kontrak maupun gugatan semata-mata merupakan kewajiban dari
LLP itu sendiri, LLP tidak bertanggung jawab secara pribadi, langsung
dan tidak langsung, ganti rugi, kontribusi, semata-mata hanya menjadi
sekutu dengan LLP dimana tidak akan mempengaruhi tanggung jawab
pribadi persekutuan atas kelalaian nya sendiri, tanggung jawab LLP
akan ditanggung oleh LLP itu sendiri. (Art. 21 dan Art. 22 LLP Act
2012)

Modal
Partnership (Firma): ditentukan dari kesepakatan antar sekutu, dapat
berupa asset properti atau uang. (Art. 21, Art. 22, dan Art. 23 Partnership
Act 1961) LLP: Modal di dalam perjanjian LLP harus dijelaskan jumlah
kontribusi modal oleh masing-masing anggota sekutu, dalam hal ini
modal untuk inbreng lebih merujuk pada uang saja karna tidak ada
penjelasan untuk assets atau properti seperti dalam Partnership Act 1961
Malaysia.

Sekutu
Partnership (Firma): memiliki 4 macam sekutu yaitu; the active partner,
the dormant or sleeping partner, the salaried partner dan a partner by
holding out. LLP: semua anggota sekutu disebut sebagai agent (ejen)
yang berarti semua anggota sekutu adalah sekutu aktif (semua sekutu /
agent) dapat mengikat untuk dan atas nama persekutuan (LLC) dalam
menjalankan kegiatan usaha persekutuan, namun dalam bidang
administratif salah satu anggota persekutuan (sekutu) harus ditunjuk
sebagai compliance officer (pegawai pematuhan) untuk mengurus
seluruh kepentingan administratif dari LLC.

Pembubaran
Partnership (Firma): berakhir apabila: Jangka waktu yang ditetapkan
berakhir, terjadi pengambilaihan atau pembubaran yang dikarenakan
oleh pengambilalihan, Jika dalam waktu yang tidak ditentukan, sekutu
memberi pemberitahuan kepada sekutu lain atas keinginannya
membubarkan persekekutuan. (Art. 34 Partnership Act 1961) LLP: ada
tiga hal yang dapat terjadi dalam pembubarannya yaitu Windingup,
Dissolution, Striking-off yang mana dalam bahasa malaysia disebut
Penggulungan, Pembubaran dan Pemotongan (Pasal 49,50,51 LLC
ACT) yang mana pembubaran ini dapat dilakukan oleh Pengadilan
(Mahkamah), pembubaran secara sukarela dari persekutuan (LLC) dan
oleh Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya). (tri prayogo)

Tinggalkan Balasan