Bartim-, 2 September 2025 —Polres Bartim- Polda Kalteng, Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang berlangsung hari ini di Aula Bupati. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur forum komunikasi pimpinan daerah, termasuk Asisten II, Kepala Badan Statistik, perwakilan dari Kodim 1012 Buntok, Polres Barito Timur, serta para Kepala OPD dan perangkat terkait. Rakor ini dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri yang memimpin jalannya diskusi, serta sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Bulog, serta unsur TNI dan Polri.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya strategis untuk mengendalikan inflasi di tengah gejolak sosial yang belakangan ini menyelimuti negeri. Pasalnya, sejak 25 Agustus lalu, berbagai aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di ibu kota dan sejumlah daerah, dengan titik pusat di depan Gedung DPR RI. Massa yang tergabung dalam gerakan “Revolusi Rakyat Indonesia” menyuarakan berbagai tuntutan kepada DPR dan pemerintah, terkait ketidakpuasan terhadap berbagai kebijakan nasional.
Dalam rapat tersebut, berbagai isu terkait stabilitas harga bahan pokok menjadi perhatian utama. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa selama Januari hingga September 2025, produksi beras nasional mencapai 28,22 juta ton, meningkat 12,70% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, konsumsi beras nasional juga mengalami peningkatan kecil, yakni 0,22%, sehingga tercipta surplus sebesar 5,01 juta ton, jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, realisasi penyaluran bantuan pangan dan program subsidi beras pemerintah mencapai 303 ribu ton dari total pagu 1,5 juta ton, sebagai langkah menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen. Kebijakan Presiden melalui Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2025 pun menjadi landasan utama dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air mineral.
Dalam suasana yang relatif kondusif, rapat ini juga membahas dampak aksi massa dan dinamika sosial yang terjadi di berbagai daerah. Meskipun aksi ini berlangsung serentak di 107 titik di seluruh Indonesia, situasi di Kabupaten Barito Timur, Alhamdulillah, tetap berjalan aman dan terkendali, hal ini menunjukkan kesiapan dan sinergi semua pihak dalam menjaga stabilitas daerah.
Sementara itu, dari segi inflasi dan harga komoditas di Kabupaten Barito Timur sendiri, terjadi fluktuasi harga yang cukup signifikan. Beberapa komoditas mengalami penurunan harga, seperti cabe merah keriting dari Rp70.000 menjadi Rp60.000 per kilogram, bawang putih dari Rp38.000 menjadi Rp35.000, dan udang basah dari Rp100.000 menjadi Rp80.000. Sebaliknya, harga cabe rawit merah dan cabe merah besar justru mengalami lonjakan dari Rp70.000 menjadi Rp100.000 per kilogram, menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengendalian harga di pasar lokal.
Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah distribusi cabe rawit yang sebagian besar masih bergantung dari daerah penghasil seperti Hulu Sungai, sehingga ketersediaan di pasar menjadi terbatas dan harga cenderung melonjak tinggi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan daerah penghasil agar kebutuhan cabe di Kabupaten Barito Timur dapat diprioritaskan. Selain itu, akan dilakukan kegiatan tanam cabe secara serentak dan pengoptimalan produksi daerah guna memenuhi kebutuhan pasar dan menjaga kestabilan harga.
Secara umum, rapat yang berlangsung selama beberapa jam ini berjalan lancar dan kondusif. Semua pihak sepakat bahwa pengendalian inflasi harus terus diintensifkan, terutama dalam menghadapi dinamika sosial dan tantangan distribusi pangan yang masih ada. Diharapkan, langkah-langkah strategis yang telah disusun dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di Kabupaten Barito Timur dan secara nasional.(Joe)
