Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain menilai, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu unsur paling strategis dalam pembangunan daerah.
Hampir seluruh program prioritas, pelayanan publik, hingga hasil-hasil pembangunan bergantung pada kualitas proses pengadaan.
Pengadaan tidak boleh dipandang sebagai proses administratif semata.
“Pengadaan adalah denyut utama dari roda pembangunan daerah. Jika pengadaan berjalan baik, maka pembangunan pun berjalan baik. Namun jika pengadaan bermasalah, pelayanan publik ikut terganggu,” ujar Zul sapaan akrabnya saar Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa di Harris Hotel, Selasa 2 Desember 2025.
Zul menjelaskan, tahun 2025 akan menjadi periode penuh tantangan sekaligus peluang, dengan perubahan regulasi, digitalisasi sistem, tuntutan efisiensi, serta semakin tingginya standar transparansi publik. Karena itu, SDM pengadaan dituntut untuk lebih siap, kompeten, dan mampu beradaptasi.
Menurutnya, Pemkot Bandung menjadikan penguatan perencanaan sebagai fokus utama.
“Perencanaan pengadaan tidak boleh lagi dibuat hanya sebagai dokumen administratif di akhir. Perencanaan harus disiapkan sejak awal, berbasis data, berbasis kebutuhan nyata masyarakat, dan berorientasi hasil,” jelasnya.
Lebih lanjut, Zul mengatakan, perencanaan harus rapi, presisi, dan mampu mengantisipasi perubahan baik di tingkat teknologi, kebutuhan masyarakat, maupun kebijakan nasional.
Namun, perencanaan saja tidak cukup. Pengadaan perlu didorong dengan inovasi, metode lebih efisien, dan pemanfaatan teknologi yang semakin luas.
“Di era digital, pengadaan harus lebih cepat, transparan, dan memberi ruang lebih besar bagi UMKM dan pelaku usaha lokal,” tambahnya.
Ia menuturkan, integritas tetap menjadi fondasi terpenting dalam seluruh proses pengadaan.
“Tidak ada sistem secanggih apa pun yang bisa berjalan tanpa SDM yang jujur, profesional, dan berintegritas. Pemerintahan yang bersih bukan slogan, tapi budaya kerja,” katanya.
Dengan identitas Bandung sebagai kota kreatif, Zul menyebut bahwa potensi produk lokal dan UMKM harus semakin dioptimalkan.
“Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi keberpihakan terhadap ekonomi lokal dan daya saing daerah,” katanya.
Melalui rapat koordinasi ini, ia berharap terbangun koordinasi yang lebih baik antarseluruh perangkat daerah.
“Forum ini adalah ruang belajar, bertukar pengalaman, dan memperbaiki praktik pengadaan. Tujuan kita satu: pengadaan yang lebih profesional, cepat, transparan, dan tepat sasaran,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bandung, Dudi Prayudi menerangkan, Bandung sejak lama dikenal sebagai kota kreatif dan progresif, termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Di tengah dinamika dan tantangan yang semakin kompleks, penguatan kapasitas internal, terutama bidang pengadaan, menjadi kebutuhan strategis agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan,” jelas Dudi.
Menurutnya, pertemuan ini bukan hanya membahas aspek teknis pengadaan, tetapi memperkuat komitmen bahwa setiap proses pengadaan harus memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Dudi juga menyampaikan bahwa tingkat maturitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Jawa Barat, termasuk Kota Bandung, telah berada pada Level 3 – Proaktif.
“Ini bukti bahwa pemerintah daerah, termasuk Kota Bandung, konsisten menguatkan tata kelola yang modern, transparan, dan berintegritas,” ungkapnya.
Menurutnya, tidak banyak daerah di Indonesia yang mampu mencapai level maturitas ini.
Ke depan, Dudi menyebut pengadaan barang/jasa akan menghadapi berbagai tantangan, seperti digitalisasi penuh sistem pengadaan, peningkatan kualitas perencanaan, penegakan integritas dan optimalisasi produk dalam negeri. (yan)
