Jakarta, 30 Januari 2025 — Isu perombakan kabinet Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali mengemuka dan menyita perhatian publik nasional. Di tengah dinamika tersebut, nama Arfian D. Septiandri, S.Kom, MBA, CCA, CCSA, CIISA mencuat sebagai salah satu figur yang digadang-gadangkan para kalangan pemuda intelektual di masyarakat yang sudah selayaknya berpeluang menduduki posisi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi).
Spekulasi reshuffle ini berkembang seiring menguatnya wacana perlunya penataan ulang kepemimpinan sektor strategis digital nasional—sektor yang kini tidak lagi sekadar urusan teknologi, melainkan medan kedaulatan, keamanan, dan masa depan bangsa. Hingga berita ini diturunkan, Istana Negara memang belum memberikan pernyataan resmi, namun diskursus publik dan media menunjukkan satu benang merah: Indonesia membutuhkan figur teknokrat dengan keberanian moral dan ketajaman strategis di ruang digital.
Dalam konteks itu, Arfian D. Septiandri dinilai masyarakat sudah merepresentasikan kebutuhan zaman. Dikenal luas sebagai Ketua Umum DPP Pasukan 08 yang banyak andil secara mandiri tanpa sokongan Borjuis dalam perjuangan nya membius masyarakat Indonesia secara digital membentuk profile Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Ke Delapan RI dan pejuang kebersihan “ujaran kebencian” yang mampu di bumi hanguskan untuk membersihkan jalan pemenangan Bapak Presiden Prabowo Subianto,
Arfian sekaligus merupakan Ketua Satgas Cyber Crime RI-1 yang pernah dilantik secara resmi oleh menteri Kominfo pada periode pemerintahan sebelumnya, Arfian memiliki rekam jejak panjang dalam isu keamanan siber, tata kelola informasi, serta perlindungan kedaulatan digital negara.
Menanggapi isu tersebut, Ketua Umum Persatuan Wartawan Islam (PEWARIS), Lucky Indrawan, menyatakan dukungan terbuka terhadap wacana penguatan kepemimpinan Komdigi dengan menghadirkan figur berlatar teknologi tinggi dan berintegritas nasional.
“PEWARIS memandang bahwa era digital bukan hanya menuntut kecakapan teknis, tetapi juga keberanian menjaga nilai-nilai demokrasi, kebebasan pers, dan keamanan informasi. Figur seperti Arfian memiliki kapasitas untuk menjembatani kepentingan negara, media, dan rakyat dalam satu napas kedaulatan digital,” ujar Lucky dalam pernyataan resminya.
Menurut PEWARIS, transformasi digital tanpa fondasi etika dan keamanan hanya akan melahirkan kerentanan baru. Karena itu, kehadiran pemimpin yang memahami cyber defense, cyber intelligence, dan cyber governance dinilai krusial untuk memastikan ruang digital Indonesia tidak menjadi ladang eksploitasi, tetapi rumah bersama yang aman dan berdaulat.
Lebih dari sekadar teknokrat, Arfian dikenal sebagai sosok nasional yang memandang teknologi sebagai alat pengabdian, bukan sekadar instrumen kekuasaan. Dalam berbagai forum, ia kerap menekankan bahwa data adalah “napas bangsa”, dan keamanan siber adalah bentuk jihad konstitusional untuk melindungi rakyat di era tanpa batas.
Di balik ketegasan strategisnya, terdapat dimensi sufistik yang kerap mewarnai cara pandangnya: bahwa kekuasaan hanyalah titipan, dan teknologi tanpa nurani akan kehilangan arah. Sebuah pandangan yang menempatkan kebijakan digital bukan hanya pada logika algoritma, tetapi juga pada hikmah dan tanggung jawab moral kepada generasi mendatang.
Meski dukungan dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk komunitas media, mulai menguat, proses reshuffle kabinet tetap berada sepenuhnya dalam kewenangan Presiden Republik Indonesia. Publik kini menanti keputusan strategis yang bukan sekadar merespons dinamika politik, tetapi juga menjawab tantangan besar bangsa di era perang informasi global.
Jika kedaulatan teritorial dijaga dengan senjata, maka kedaulatan digital dijaga dengan akal, etika, dan keberanian. Dan di persimpangan sejarah inilah, nama Arfian D. Septiandri terus bergema—sebagai simbol harapan baru pemuda akan Indonesia yang berdaulat, bukan hanya di darat dan laut, tetapi juga di ruang maya
