Kota Bandung mengawali tahun 2026 dengan kondisi ekonomi yang relatif stabil. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Bandung mengalami deflasi sebesar 0,09 persen secara month to month pada Januari 2026, sama dengan capaian Provinsi Jawa Barat.
Capaian ini menjadi indikator positif terjaganya keseimbangan antara pasokan dan permintaan barang kebutuhan pokok di masyarakat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan, deflasi tersebut mencerminkan keberhasilan pengendalian harga, khususnya pada kelompok bahan pangan strategis yang sangat memengaruhi pengeluaran rumah tangga.
“Kami mencermati data BPS dengan serius. Deflasi Januari ini merupakan kabar baik karena menunjukkan harga kebutuhan pokok relatif terkendali. Ini berarti pasokan pangan berjalan lancar dan daya beli masyarakat Kota Bandung tetap terjaga,” ujar Farhan pada Selasa, 3 Februari 2026.
Deflasi Januari 2026 terutama disebabkan oleh penurunan harga sejumlah komoditas bahan makanan. Di antaranya cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, wortel, dan bawang merah. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami deflasi 0,83 persen, dengan andil deflasi sebesar 0,25 persen terhadap deflasi total.
Namun demikian, secara year on year, Kota Bandung masih mencatat inflasi sebesar 3,52 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 3,55 persen.
Inflasi tahunan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan tarif listrik serta harga emas perhiasan.
“Inflasi tahunan masih berada dalam rentang yang terkendali dan wajar. Pemerintah Kota Bandung terus berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta instansi terkait agar stabilitas harga tetap terjaga, terutama menjelang periode-periode dengan potensi lonjakan permintaan,” jelasnya.
Farhan menuturkan, data BPS menjadi rujukan utama Pemkot Bandung dalam menyusun kebijakan ekonomi daerah.
Berbagai langkah pengendalian inflasi terus dilakukan, mulai dari pemantauan harga di pasar tradisional, penguatan distribusi pangan, hingga intervensi pasar apabila terjadi gejolak harga.
“Kebijakan harus berbasis data. Karena itu, kami menjadikan rilis BPS sebagai dasar pengambilan keputusan agar setiap langkah yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ungkap Farhan. (ziz)**
