Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung menggeser fokus strategi mitigasi bencana banjir dan longsor. Jika selama ini banjir kerap dipahami semata sebagai persoalan kapasitas aliran sungai, BPBD menilai, masalah utama justru terletak pada menurunnya daya resap air di wilayah perkotaan.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi mengatakan, perubahan tata guna lahan yang masif membuat banyak kawasan kehilangan fungsi resapannya.
Kondisi ini memperbesar limpasan air hujan dan meningkatkan risiko banjir, terutama saat intensitas hujan tinggi.
“Selama ini banjir sering dikaitkan dengan kapasitas aliran sungai. Padahal yang paling mendasar adalah kapasitas resapan. Ketika resapan berkurang, potensi banjir otomatis meningkat,” kata Didi, Selasa 3 Februari 2026.
Untuk menekan risiko tersebut, BPBD mendorong penguatan mitigasi berbasis lingkungan melalui pembangunan sumur resapan, kolam retensi serta program penghijauan di sejumlah titik rawan. Langkah ini dinilai lebih berkelanjutan karena menyasar akar persoalan banjir bukan hanya gejalanya.
“Upaya mengurangi banjir harus dimulai dari memperbesar daya serap tanah. Sumur resapan, kolam retensi dan penghijauan menjadi solusi yang paling realistis. Kawasan yang hijau memiliki kemampuan resapan jauh lebih baik dibandingkan kawasan yang gundul,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat dan pengembang untuk ikut berperan menjaga fungsi resapan air, baik melalui penanaman pohon di lingkungan permukiman maupun penerapan konsep bangunan ramah air.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan warga menjadi kunci dalam membangun ketahanan kota terhadap bencana hidrometeorologi.
“Mitigasi bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kesadaran kolektif untuk menjaga ruang hijau dan tidak menutup seluruh permukaan tanah dengan beton akan sangat menentukan masa depan Bandung dalam menghadapi ancaman banjir dan longsor,” tutur Didi. (kyy)**
