Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menilai, kerja sama internasional tidak boleh berhenti pada hubungan formal antar pemerintah, tetapi harus diperluas menjadi people-to-people diplomacy yang melibatkan komunitas, organisasi, hingga pelaku ekonomi kreatif.
Hal itu disampaikan Farhan saat menanggapi aspirasi dari DCI Bandung dan Junior Chamber International (JCI) pada acara Ruang Riung di Bandung Creative Hub, Selasa 9 Desember 2025.
Dalam sesi dialog tersebut, perwakilan JCI menyampaikan rencana kedatangan 16 delegasi bisnis internasional ke Bandung serta harapan agar organisasi dapat terlibat sebagai mitra implementasi program ekonomi kreatif di tingkat kota.
Menanggapi hal tersebut, Farhan menyebut, konsep sister city kini harus dilihat sebagai strategi yang jauh lebih fleksibel.
“People-to-people diplomacy ini sangat cair karena tidak ada unsur politiknya. Ketika komunitas dua kota mulai bekerja sama, itu sudah memberi manfaat langsung,” ujarnya.
Farhan menjelaskan, peran pemerintah kota dalam konteks ini adalah memberikan legitimasi resmi agar kolaborasi antarkomunitas memiliki pijakan formal.
Untuk memperkuat identitas kota, Pemkot Bandung akan memperbanyak artefak dan simbol sister city seperti yang selama ini terlihat pada taman dan bundaran di beberapa titik kota. Langkah ini menjadi bagian dari branding Bandung sebagai kota kosmopolitan dan internasional.
Farhan juga menyinggung kerja sama Bandung dengan Hamamatsu, Jepang, yang saat ini tengah berjalan dalam pengembangan teknologi optimalisasi layanan air bersih PDAM.
“Ini contoh nyata bahwa kerja sama tidak harus selalu bersifat seremonial. Hal yang terpenting manfaatnya diterima masyarakat,” ujar Farhan.
Ia mengajak seluruh komunitas, organisasi pemuda, hingga pelaku industri kreatif untuk memanfaatkan ruang kolaborasi global yang tersedia melalui mekanisme sister city tersebut.
“Komunitaslah yang membuat kerja sama ini hidup setiap hari. Pemerintah akan mendukung dan memastikan kemitraan tersebut tetap sah dan berkelanjutan,” ungkapnya. (rob)
