BERITA UMUM

Canggih Kini Cek Fisik Cukup di Foto Saja

Jakarta – Bukan cuma cek fisik kendaraan, penerapan BPKB elektronik juga sudah mulai dilakukan di Polda Metro Jaya dan Polda Sumatera Utara.

Sehingga nantinya akan dilakukan secara bertahap di Indonesia.

Korlantas Polri mengungkap cek fisik kendaraan bermotor di Samsat nantinya tak akan dilakukan dengan cara gesek lagi dan beralih ke digital. Kasubdit BPKB Ditregiddent Kombes Pol Sumardji mengatakan cek fisik via digital ini sudah diterapkan di sejumlah Polres dan Polda.

” Di era digital saat ini cek fisik kendaraan yang dulunya dilakukan secara manual dengan gesekan konvensional kini telah beralih menggunakan teknologi digital dan sudah diterapkan di beberapa Polres dan Polda,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (19/10/2024).

Di samping itu Sumardji menjelaskan cek fisik kendaraan digital akan memanfaatkan fitur foto dari perangkat yang terhubung secara online ke Electronic Registration and Identification (ERI).

Ia mengklaim proses cek fisik digital itu berlangsung mudah sehingga cepat dalam proses pengecekan. Namun ia tak merinci berapa durasi dalam satu kendaraan yang dicek fisik.

Nantinya BPKB elektronik akan diterapkan bertahap di seluruh Indonesia. Kendati begitu, pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) karena komponen yang dibutuhkan memiliki biaya yang dinilai cukup tinggi.

“Arsip digital dan BPKB elektronik tahun ini kita sudah mulai terapkan di Polda Metro dan di Polda Sumut, ke depan kita akan menyesuaikan dengan PNPB karena itu komponennya cukup mahal sehingga kalau itu harus diganti semua dengan elektronik secara otomatis PNBP-nya juga harus berubah,” kata Sumardji.

Saat ini sejumlah petugas diklaim Sumardji sudah dilakukan pelatihan. Ia berharap para anggota dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh ke wilayah masing-masing.

Dengan demikian, kata dia, hal ini bisa mempercepat proses pelayanan publik, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan registrasi kendaraan bermotor

Namun, pelaksanaannya harus sesuai dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena komponen yang dibutuhkan memiliki biaya yang cukup tinggi.

Dengan pelatihan ini, diharapkan para anggota dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh ke wilayah masing-masing.

(Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *