Majalengka, Nuansarealitanews.com,- Jalan hotmix yang baru setahun lalu dibangun di desa Mekarsari, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, kini kondisinya memprihatinkan. Kerusakan jalan yang parah sedikit memicu kekecewaan warga dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan serta pengawasan proyek.
Proyek yang didanai oleh Banprov (Bantuan Provinsi) tahun 2024 ini awalnya diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian desa. Namun, kenyataannya, jalan tersebut kini berlubang dan retakan, terkesan membahayakan pengguna jalan dan menghambat aktivitas sehari-hari.
“Jalan hotmix di blok kliwon tepatnya di depan kantor balai desa, baru setahun dibangun jalan nya sudah rusak. Terkesan anggaran yang dikeluarkan seolah sia-sia”.ungkap narasumber.
Selain masalah kualitas dan rusak nya jalan tersebut, sorotan utama ini tertuju pada pernyataan kasi Ekbang Desa Mekarsari, selaku yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan proyek.
Saat di konfirmasi awak media ini melalui sambungan whatsapp, kasi ekbang terkesan memperdebatkan pembuatan RAB anggaran yang dibuat oleh kepemimpinan lama dan pelaksanaannya oleh kepemimpinan yang baru.
“Itu Banprov tahun 2024, Untuk rehabilitasi jalan 89juta, Itu RAB yg bikin jaman Bu Trian, kades sebelumnya, Itu th awal bulan juni pelaksanaannya, Kalo pelaksanaan memang sma yg baru, tapi itu perencanaan sma yg kades sebelumnya”.balasnya Gian Kasi Ekbang Mekarsari. Kamis, (11/12/25).
Ketika tim redaksi mencoba mengkonfirmasi lebih lanjut mengenai perihal ketahanan pangan kepada kasi Ekbang. Kasi Ekbang tidak memberikan jawabannya. Hal ini menimbulkan spekulasi dan kecurigaan di kalangan masyarakat dan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa.
Terkait dugaan tersebut, membuat salah satu aktivis muda sekaligus Ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Provinsi Jawa Barat, Tony Maulana, SH menyatakan bahwa kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan perencanaan dalam proyek pembangunan infrastruktur di daerah.
“Pemerintah daerah harus lebih serius dalam mengawasi kualitas pekerjaan dan memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien”.ujarnya.
Kerusakan jalan hotmix ini tidak hanya merugikan warga secara langsung, tetapi juga berdampak negatif pada perekonomian desa. Aksesibilitas yang buruk menghambat distribusi hasil pertanian dan kerajinan, serta mengurangi daya tarik desa sebagai tujuan wisata.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil tindakan untuk memperbaiki jalan yang rusak dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan infrastruktur di desa tersebut. Masyarakat juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran desa, serta kejelasan mengenai alokasi anggaran ketahanan pangan.
Sampai berita ini ditayangkan, awak media akan terus mengkonfirmasi pihak terkait lain nya.
(Suwoto)
