DENPASAR , BALI – Sebagai seorang wartawan yang kerap berhadapan dengan berbagai persoalan sosial di lapangan, saya sering menemukan pola penyelesaian yang sama ketika kasus melibatkan anak di bawah umur. Persoalan yang seharusnya mendapat perhatian serius justru kerap diselesaikan melalui jalan kekeluargaan.
Salah satu contohnya terjadi di Buleleng. Seorang anak berusia 13 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang dari rumah pada tanggal 10 November 2026 dan ditemukan di wilayah Benoa bersama seorang laki-laki berusia 19 tahun 13 November 2026.Peristiwa ini semestinya tidak hanya menjadi urusan keluarga, tetapi juga menjadi perhatian bersama, terutama menyangkut perlindungan terhadap anak.
Dalam kasus seperti ini, penyelesaian secara kekeluargaan sering dianggap sebagai jalan terbaik. Surat perdamaian dibuat, ditandatangani di hadapan aparat desa, lalu disertai kesepakatan bahwa apabila anak tersebut hamil, keduanya akan dinikahkan.
Setelah kesepakatan dibuat, persoalan seolah-olah selesai. Namun, apakah benar demikian? Apakah perdamaian tersebut sungguh melindungi masa depan anak, atau justru menjadi cara untuk menghindari persoalan yang seharusnya diperiksa secara hukum?
Dalam persoalan yang melibatkan anak, alasan suka sama suka sering kali muncul sebagai pembenaran. Bahkan, ada anggapan bahwa karena anak tersebut mau, maka tidak ada persoalan yang perlu dipermasalahkan.
Pandangan seperti ini perlu diluruskan. Anak berusia 13 tahun masih berada dalam perlindungan hukum dan belum dapat diperlakukan seperti orang dewasa dalam persoalan semacam ini.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76E, melarang perbuatan membujuk, memaksa, atau melakukan tindakan cabul terhadap anak dengan cara-cara yang disebutkan dalam ketentuan tersebut. KUHP Nasional juga mengatur tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
Karena itu, pengakuan bahwa hubungan dilakukan atas dasar suka sama suka tidak otomatis menghapus persoalan pidana. Apabila terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum tetap perlu memeriksa fakta dan bukti yang ada.
Perdamaian di tingkat desa memang dapat membantu meredakan persoalan antarkeluarga. Namun, surat perdamaian tidak otomatis menghapus dugaan tindak pidana ataupun menghentikan kewenangan kepolisian untuk melakukan proses hukum. Jangan sampai kesepakatan yang dibuat orang dewasa justru mengabaikan hak anak yang seharusnya dilindungi.
Hal lain yang tidak kalah memprihatinkan adalah munculnya kesepakatan untuk menikahkan anak apabila terjadi kehamilan. Pernikahan seolah dijadikan solusi untuk menyelesaikan persoalan dan menjaga nama baik keluarga. Padahal, kehamilan tidak menghapus kemungkinan adanya tindak pidana. Begitu pula pernikahan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan hukum yang mungkin telah terjadi.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perkawinan di bawah usia tersebut hanya dapat dilakukan melalui dispensasi pengadilan dengan alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup.
Dari pengalaman saya mengamati berbagai persoalan sosial di lapangan, pernikahan yang dijadikan jalan keluar secara terburu-buru sering kali justru memunculkan persoalan baru. Ketidaksiapan mental, masalah ekonomi, terputusnya pendidikan, hingga tekanan psikologis dapat menjadi beban bagi mereka yang belum siap membangun rumah tangga.
Dalam situasi seperti itu, anak perempuan sering menjadi pihak yang paling dirugikan. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan bisa terhambat, masa remaja terenggut, dan tanggung jawab rumah tangga harus dipikul ketika usianya masih sangat muda.
Aparat penegak hukum, pemerintah desa, lembaga perlindungan perempuan dan anak, KPAI, serta masyarakat perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan seperti ini. Anak bukan objek kesepakatan orang dewasa. Masa depannya tidak boleh ditentukan hanya melalui surat perdamaian yang dibuat untuk menyelesaikan persoalan keluarga.
Kepolisian perlu memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, lembaga perlindungan anak perlu memastikan bahwa anak mendapatkan pendampingan dan perlindungan yang dibutuhkan. Pers juga memiliki tanggung jawab untuk mengawal persoalan ini secara profesional, berimbang, dan tetap menjaga identitas serta martabat anak.
Kasus di Buleleng ini seharusnya menjadi bahan renungan bersama. Menyelesaikan persoalan secara damai memang tidak selalu salah. Namun, ketika perdamaian justru mengesampingkan hak anak dan berpotensi menutup jalan penegakan hukum, hal tersebut patut dipertanyakan.
Proses hukum harus tetap berjalan apabila ditemukan dugaan tindak pidana. Penanganannya tentu harus dilakukan berdasarkan bukti, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan mengutamakan perlindungan anak.
Menjaga nama baik keluarga tidak boleh lebih penting daripada menyelamatkan masa depan seorang anak. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesempatan untuk tumbuh dengan baik. Mereka membutuhkan masa depan, bukan sekadar kesepakatan damai di atas kertas.
Yadon
