Nama Disebut dalam Konten TikTok, Dede Elang Bali Desak Ditresiber Polda Bali Bergerak: Jangan Tebang Pilih!

DENPASAR, BALI – Persoalan dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial kembali menjadi perhatian. Kali ini, I Nyoman Sariana, yang akrab disapa Dede, pemilik media Elang Bali, melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali, Rabu (18/11/2026).

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor Registrasi STPL/1791/XI/2026/SPKT/POLDA BALI. Berdasarkan surat tanda penerimaan laporan, pengaduan diterima sekitar pukul 10.30 WITA.

Dalam uraian pengaduannya, Dede menyebut persoalan bermula pada Jumat, 30 Oktober 2026. Saat membuka media sosial TikTok, ia menemukan unggahan dari akun Aspirasi Netizen Indonesia (@ani.id) yang memuat foto dirinya disertai narasi:

“DI DUGA !!! DEDE ELANG BALI ADALAH DALANG DIBALIK @KEP_ALAKELUARGA.”

Unggahan tersebut kemudian mendapat berbagai komentar dari pengguna TikTok.

Dede mengaku keberatan karena dalam kolom komentar terdapat akun bernama tahta ke-3 yang menuliskan nama lengkapnya, Nyoman Sariana, dalam bentuk pertanyaan.

Menurut pengaduannya, rangkaian unggahan dan komentar tersebut membuat dirinya merasa nama baiknya tercemar serta menimbulkan kerugian secara immateriil.

Dede Desak Ditresiber Polda Bali Segera Bertindak

Tak berhenti pada laporan resmi, Dede juga meminta Direktorat Reserse Siber (Ditresiber) Polda Bali segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengungkap identitas di balik akun yang diduga menyebarkan konten pencemaran nama baik.

Dede bahkan meminta aparat bertindak cepat sebagaimana ketika menangani akun Instagram @kep_alakeluarga yang sebelumnya menjadi sorotan dan disebut dalam konten tersebut.

Ia berharap tidak ada perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum terhadap persoalan yang melibatkan masyarakat maupun akun-akun yang memiliki pengaruh di ruang digital.

“Jangan sampai aparat terlihat cepat ketika menangani satu akun, tetapi lambat ketika ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh akun lainnya. Kami meminta Ditresiber Polda Bali segera mengungkap siapa di balik akun tersebut dan memprosesnya sesuai hukum apabila ditemukan unsur pidana,” demikian tuntutan Dede.

Dede juga menyampaikan pesan kritis yang ditujukan kepada institusi kepolisian:

“Polisi bersama masyarakat, bukan bersama titipan!”

Pernyataan tersebut menjadi penegasan harapannya agar penegakan hukum berjalan independen, profesional, transparan, dan tidak dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.

Ujian Profesionalitas Penegakan Hukum di Ruang Digital

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Publik tentu berhak mengetahui bagaimana aparat menangani laporan yang berkaitan dengan reputasi dan kehormatan seseorang.

Sejumlah hal perlu didalami, mulai dari siapa pengelola akun yang mengunggah konten, apa dasar tudingan yang disampaikan, siapa pemilik akun yang menuliskan nama pelapor di kolom komentar, hingga apakah terdapat bukti yang mendukung narasi tersebut.

Di sisi lain, akun Aspirasi Netizen Indonesia juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab atas laporan tersebut.

Perlu ditegaskan, diterimanya laporan bukan berarti dugaan tindak pidana telah terbukti. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.

Kini, sorotan publik tertuju kepada Ditresiber Polda Bali. Apakah laporan Dede akan ditindaklanjuti dengan kecepatan dan keseriusan yang sama seperti penanganan kasus akun lainnya?

Sebab, keadilan tidak boleh bergantung pada siapa yang melapor, siapa yang dilaporkan, ataupun siapa yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

Polisi adalah pelayan masyarakat. Hukum harus berdiri di atas kepentingan semua pihak, bukan menjadi alat bagi kepentingan segelintir orang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *