Denpasar – Seorang anak perempuan berusia 13 tahun asal Kabupaten Buleleng dilaporkan hilang selama empat hari sebelum ditemukan di rumah seorang pria berinisial Putu H. (20) di kawasan Benoa, Kabupaten Badung. Peristiwa yang berujung pada mediasi di kantor pemerintahan desa pada 15 November 2026 itu menyisakan pertanyaan serius. Pasalnya, surat mediasi yang ditandatangani kedua pihak dan diketahui Perbekel setempat secara khusus memuat klausul tanggung jawab apabila terjadi kehamilan.
Informasi hilangnya anak tersebut sebelumnya menyebar melalui unggahan akun Facebook bernama North Sea yang menandai sejumlah teman di media sosial. Berdasarkan surat keterangan mediasi Nomor 483/SK-XI/PLP/2026, anak tersebut tidak diketahui keberadaannya sejak 10 November hingga ditemukan pada 14 November 2026 di rumah Putu H. di kawasan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
Sehari setelah ditemukan, kedua pihak menjalani mediasi. Dokumen tersebut diterbitkan menggunakan kop resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng, Kecamatan Busungbiu, Perbekel Pelapuan, ditandatangani kedua pihak, dan diketahui langsung oleh Perbekel setempat.
Hal yang menjadi perhatian terdapat pada salah satu klausul kesepakatan. Putu H. bersama keluarganya menyatakan tidak akan menghindari tanggung jawab apabila anak perempuan tersebut di kemudian hari mengalami kehamilan yang berkaitan dengan hubungan antara keduanya. Tanggung jawab yang dicantumkan meliputi pemeriksaan medis, perawatan kehamilan, persalinan, hingga kebutuhan anak, serta dikaitkan dengan perkawinan sesuai ketentuan hukum.
Pencantuman klausul tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: atas dasar apa kemungkinan kehamilan secara khusus dimasukkan ke dalam surat mediasi? Apakah ada keadaan atau informasi tertentu yang melatarbelakanginya?
Surat mediasi itu memang tidak dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi hubungan seksual ataupun tindak pidana. Namun, klausul tersebut merupakan informasi yang patut didalami, terlebih karena salah satu pihak masih berusia 13 tahun dan wajib mendapatkan perlindungan khusus berdasarkan hukum.
Persoalan ini semestinya tidak berhenti pada kesepakatan damai antarpihak. Penyelesaian secara kekeluargaan tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana terhadap anak.
Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya semestinya tidak bersikap pasif atau sekadar menunggu laporan resmi keluarga. Ketika telah memperoleh informasi mengenai peristiwa yang mengindikasikan kemungkinan tindak pidana terhadap anak, aparat perlu melakukan penelusuran dan pendalaman sesuai kewenangannya. Informasi yang beredar, kronologi penemuan anak, serta dokumen mediasi dapat menjadi bahan awal untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana yang harus ditindaklanjuti.
Dalam perkara dugaan tindak pidana terhadap anak, penanganan tidak boleh disederhanakan sebagai persoalan pribadi atau urusan keluarga semata. Sejumlah tindak pidana terhadap anak bukan merupakan delik aduan, sehingga proses hukum tidak semestinya digantungkan pada kemauan keluarga untuk mengadukan atau menyelesaikannya secara kekeluargaan. Kepolisian perlu menilai dugaan peristiwanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, kepolisian perlu menjelaskan apakah peristiwa ini telah diketahui dan ditelusuri, apakah surat mediasi tersebut sudah diterima, serta langkah apa yang dilakukan untuk memastikan keselamatan dan perlindungan anak. Pihak pemerintah desa yang menerbitkan dan mengetahui dokumen tersebut juga perlu menjelaskan proses mediasi serta dasar pencantuman klausul mengenai tanggung jawab apabila terjadi kehamilan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi mengenai langkah penanganan maupun hasil pemeriksaan kepolisian terkait peristiwa tersebut. Klarifikasi dari aparat penegak hukum dan pemerintah desa diperlukan agar persoalan ini tidak berhenti pada sebuah kesepakatan mediasi, sementara dugaan yang menyangkut perlindungan anak belum mendapatkan kejelasan.
(Yadon)
