MAGETAN, nuansarealitanews.com — Langkah Pemerintah Kabupaten Magetan dalam melakukan normalisasi drainase dan irigasi sebagai upaya antisipasi banjir mendapat sorotan kritis. Meski Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diterjunkan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data riil, publik menilai langkah tersebut tidak boleh berhenti sebatas pendataan tanpa aksi nyata yang terukur.
Bupati Magetan, Bunda Nanik Sumantri, dalam arahannya pada Minggu (5/4), menegaskan pentingnya OPD turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi drainase dan irigasi benar-benar sesuai fakta di lapangan. Ia meminta seluruh jajaran bekerja cepat, tepat, dan tidak hanya mengandalkan laporan administratif.
Namun demikian, sejumlah pihak menilai bahwa persoalan banjir di Magetan bukanlah isu baru. Normalisasi drainase dan irigasi seharusnya sudah menjadi agenda prioritas sejak lama, bukan hanya reaktif setelah terjadi banjir di sejumlah titik.
“Turun ke lapangan itu penting, tapi yang lebih penting adalah tindak lanjutnya. Jangan sampai hanya jadi kegiatan seremonial tanpa solusi konkret,” ujar salah satu warga yang terdampak banjir.
Kritik juga mengarah pada lemahnya perawatan rutin saluran drainase yang selama ini dinilai kurang optimal. Banyak saluran tersumbat sedimentasi dan sampah, namun belum ditangani secara maksimal. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana komitmen OPD dalam menjaga fungsi infrastruktur yang sudah ada.
Selain itu, transparansi data hasil temuan di lapangan juga menjadi tuntutan publik. Masyarakat berharap hasil pendataan tidak hanya menjadi arsip internal pemerintah, tetapi dibuka sebagai bentuk akuntabilitas dan dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
Banjir yang terjadi beberapa waktu lalu dinilai sebagai alarm keras bagi pemerintah daerah untuk berbenah secara menyeluruh. Normalisasi drainase dan irigasi harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek jangka pendek.
Jika tidak ada langkah konkret yang segera direalisasikan, dikhawatirkan persoalan banjir akan terus berulang setiap musim hujan, dengan dampak yang semakin merugikan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Magetan kini dihadapkan pada ujian nyata: membuktikan bahwa kehadiran di lapangan bukan sekadar formalitas, melainkan awal dari solusi nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.(gs)
