Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan memastikan akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terdampak atas penataan Terminal Cicaheum. Khususnya dengan para pedagang serta operator kendaraan umum yang selama ini beraktivitas di kawasan Terminal Cicaheum.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pihak memahami arah kebijakan yang akan diterapkan sekaligus memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka.
“Kami terus berdialog dengan para pedagang maupun operator kendaraan umum yang ada di Cicaheum. Tentu perlu ada penyesuaian, dan penyesuaian itu sedang dilakukan agar skenario yang disusun dalam kerangka BRT ini bisa didukung oleh semua pihak,” katanya, Senin 1 Juni 2026.
Farhan menilai proses dialog menjadi kunci penting dalam pelaksanaan program tersebut.
Pemerintah ingin memastikan perubahan yang dilakukan tidak menimbulkan gejolak sosial maupun ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan aktivitas usahanya di kawasan terminal.
Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan musyawarah dan komunikasi yang terbuka.
“Ini persoalan dialog. Bagaimana caranya kita bisa berdialog dan mencari titik temu agar semua pihak dapat memahami tujuan besar dari pengembangan sistem transportasi ini,” ujarnya.
Terkait masa depan angkutan kota (angkot), Farhan menjelaskan bahwa dalam konsep BRT yang tengah disiapkan, fungsi angkot akan mengalami penyesuaian.
Namun demikian, angkot tidak akan dihapus, melainkan akan menjadi bagian penting dari sistem transportasi terintegrasi sebagai moda pengumpan atau feeder.
“Angkot bukan dipindahkan. Dalam konsep BRT nanti, angkot akan berfungsi sebagai feeder yang terus bersirkulasi menghubungkan kawasan permukiman dengan koridor utama transportasi massal,” jelasnya.
Dengan skema tersebut, angkot diharapkan tetap memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menjadi bagian dari sistem transportasi publik yang lebih tertata dan efisien.
Farhan menambahkan, Pemerintah Kota Bandung terus berkoordinasi dengan kepala daerah lain di kawasan Bandung Raya serta dinas perhubungan terkait guna memastikan proses implementasi BRT berjalan sesuai rencana.
“Saya sebagai kepala daerah terus melakukan komunikasi dengan seluruh kepala daerah yang terlibat. Dinas perhubungan juga melakukan komunikasi yang sangat erat dengan kelompok-kelompok terdampak, terutama para operator kendaraan umum,” tuturnya.
Selain operator transportasi, pemerintah juga memperhatikan nasib para pedagang yang terdampak oleh penataan kawasan Terminal Cicaheum.
Menurut Farhan, pemerintah telah menyiapkan skema kompensasi sebagai bagian dari upaya mitigasi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul selama proses penataan berlangsung.
Meski demikian, terkait besaran dan mekanisme kompensasi, Farhan menyebut hal tersebut masih menjadi kewenangan teknis Dinas Perhubungan dan instansi terkait yang saat ini sedang melakukan pembahasan lebih lanjut.
“Ada skema kompensasi yang sedang disiapkan. Untuk detail nilai dan mekanismenya tentu akan dijelaskan oleh dinas terkait yang menangani langsung,” katanya.
Farhan berharap seluruh proses penataan Terminal Cicaheum dapat berjalan lancar dan memperoleh dukungan dari seluruh pihak.
Ia menilai pengembangan sistem transportasi publik yang terintegrasi merupakan kebutuhan mendesak bagi Bandung Raya untuk mengatasi kemacetan, meningkatkan efisiensi perjalanan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah.
“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan sistem transportasi yang lebih baik, lebih nyaman, dan lebih terintegrasi bagi masyarakat. Karena itu kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung proses ini,” pungkasnya. (ziz)**
