Nuansarealitanews.com – Aceh Tamiang.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang Edi Syahputra,ST mendukung Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
Namun kami mengingatkan bahwa pembangunan gedung koperasi yang akan dilaksanakan secara luas, di berbagai daerah harus diawasi secara ketat,agar tidak menjadi ruang baru bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Ucap Edi Syahputra kepada awak media NR,di salah satu cafe kawasan perkantoran Bupati Karangbaru. 04/07/2026.
Pentolan ormas Pemuda Pancasila itu mencermati berkembangnya informasi dan perbincangan di kalangan pelaku usaha konstruksi, terkait adanya dugaan “praktik pemotongan nilai proyek atau permintaan “fee” tertentu,kepada kontraktor dalam sejumlah program pembangunan pemerintah.
Ia juga mengatakan apabila praktik semacam itu terjadi dalam pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih, maka dampaknya akan sangat serius. Keluhnya.
Lebih lanjut Edi menjelaskan,para kontraktor/rekanan yang terbebani berbagai pungutan di luar ketentuan resmi, umumnya akan mencari cara guna menutupi biaya tersebut melalui pengurangan kualitas pekerjaan. Seperti penggunaan material di bawah spesifikasi/ pengurangan volume pekerjaan, bahkan sampai memanipulasi laporan pelaksanaan proyek.
Sehingga negara membayar proyek penuh, tetapi masyarakat penerima manfaat bangunan dengan kualitas yang rendah/tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Ungkapnya.
Kami menilai potensi penyimpangan pada kegiatan pembangunan Gedung KDMP dapat terjadi melalui beberapa pola :
Permintaan fee proyek sebelum pekerjaan dimulai;
Pengondisian pemenang pekerjaan kepada pihak tertentu;
Mark-up RAB dan harga material;
Pengurangan spesifikasi teknis bangunan.
Pengadaan meubelair dan perlengkapan kantor dengan harga yang tidak wajar.
Pembangunan gedung yang tidak berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Lebih memprihatinkan lagi apabila praktik tersebut terjadi secara terstruktur dengan memanfaatkan semangat pemerintah dalam mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Adapun program yang seharusnya menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat didesa, berpotensi berubah menjadi ajang perburuan proyek. Apabila pengawasan tidak dilakukan sejak awal. Tutur Edi.
“Mendesak Transparansi Total”
Dalam kesempatan tersebut,MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang mendesak :
1. Seluruh sumber pendanaan pembangunan Gedung KDMP dibuka secara gamblang kepada publik.
2. Nilai anggaran dan spesifikasi teknis diumumkan secara transparan.
3. Aparat pengawas dan penegak hukum,agar melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan.
4. Para kontraktor dan masyarakat diberikan ruang untuk melaporkan dugaan pemotongan proyek tanpa ada intimidasi.
5. Pemerintah memastikan tidak ada pihak – pihak yang memanfaatkan Program KDMP sebagai ladang rente dan bancakan anggaran.
Kami mengingatkan bahwa korupsi proyek tidak selalu dimulai dari pencurian anggaran secara langsung.
Dalam banyak kasus, korupsi bermula dari budaya “fee”, pemotongan, dan pengondisian proyek,lalu kemudian mendorong penurunan kualitas kegiatan dan merugikan negara dan masyarakat.
Segenap patriot MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang,akan mengawal setiap tahapan pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih,dan meminta aparat penegak hukum untuk dapat bertindak tegas,apabila nantinya ditemukan indikasi penyimpangan. Tegas Edi Syahputra.
Tambahnya”Jangan biarkan koperasi yang dibangun atas nama rakyat justru menjadi proyek yang menguntungkan bagi segelintir pihak.” Tutup Ketua MPC mantap. (AR).
