Nuansarealitanews.com- Aceh Tamiang. Irjen Pol (Purn) Drs. Armia Pahmi, MH. Bupati Aceh Tamiang memastikan Pemkab membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit guna memastikan pembelian hasil panen petani/masyarakat dapat sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.
Rencana tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan potensi penerapan surat edaran tentang pembelian harga TBS sawit sesuai harga pemerintah yang berlangsung di ruang rapat Bupati Aceh Tamiang, Kamis 04/06/2026.
Langkah tersebut diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap para petani sawit yang selama ini menghadapi berbagai persoalan, seperti perbedaan harga di pabrik-pabrik, rendahnya harga beli TBS, kurangnya transparansi penetapan harga, serta lemahnya posisi tawar petani mandiri.
Menurut Armia Pahmi buah sawit merupakan salah satu sumber utama perekonomian masyarakat pedesaan,sehingga para petani membutuhkan kepastian harga yang wajar,dan transparan. Oleh karena itu, pemerintah daerah segera membentuk satgas,guna mengawal penerapan aturan pembelian TBS sesuai harga acuan pemerintah. Ungkap orang nomor Wahid Pemkab Aceh Tamiang itu
Selain pembentukan satgas, Pemkab Aceh Tamiang juga akan menerbitkan surat edaran tentang pembelian TBS yang sesuai harga, Pemkab akan membuka akses informasi harga secara terbuka,dan menyediakan kanal pengaduan bagi petani, serta menginstruksikan para camat untuk melakukan pemantauan harga secara berkala di wilayah masing-masing dan menjadikan program perlindungan harga buah sawit sebagai agenda prioritas bangkitnya ekonomi masyarakat Aceh Tamiang.
Lebih lanjut Armia Pahmi menegaskan, perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan pembelian TBS yang sesuai aturan dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku. Melalui langkah ini, pemkab berharap pengawasan harga TBS efektif, transparansi. Guna meningkatkan kesejahteraan petani sawit lebih terjamin.
Pantauan awak media,hadir pada kegiatan itu Drs Syaibun Anwar Plt. Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum,dan sejumlah pejabat Stakeholders terkait.
