Pemerintah telah menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Salah satunya jenis Pertamax yang naik menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu, 10 Juni 2026.
Atas kenaikan harga BBM nonsubsidi, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, kondisi tersebut harus dihadapi dengan langkah efisiensi dan penghematan operasional di lingkungan pemerintahan.
Menurut Farhan, kenaikan harga BBM tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yang memengaruhi keseimbangan antara pasokan dan permintaan energi, termasuk fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang pada 10 Juni 2026 tercatat berada di kisaran Rp17.928 per dolar AS.
“Ini kan masalah supply and demand. Ketika demand tidak pernah turun, sementara supply naik turun. Ditambah lagi nilai dolar yang juga berfluktuasi. Dengan naiknya harga BBM, artinya tingkat suplai sedang rendah dan harga dolar sedang tinggi. Apa boleh buat, kita harus hadapi bersama,” ujar Farhan.
Ia menilai, di tengah situasi tersebut pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga BBM.
Namun demikian, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak kenaikan biaya operasional.
Karena itu, Farhan mengajak seluruh masyarakat, termasuk aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Bandung, untuk mulai menerapkan pola konsumsi energi yang lebih hemat.
“Saran saya mari bersama-sama kita lakukan efisiensi operasional. Saya sedang berpikir, mungkin para pegawai Pemkot Bandung akan didorong untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor. Kalau pun menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa terapkan carpool atau berbagi kendaraan,” katanya.
Menurutnya, efisiensi operasional menjadi langkah penting untuk memastikan beban pengeluaran akibat kenaikan BBM tidak semakin membengkak.
“Kita memang tidak punya kontrol terhadap harga. Tetapi kita bisa menjaga agar jangan sampai menjadi konsumen yang boros. Itu yang bisa kita kendalikan bersama-sama,” ujarnya.
Farhan mengakui, salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan bagi Pemkot Bandung saat ini adalah meningkatnya biaya operasional layanan publik, terutama pengangkutan sampah yang sangat bergantung pada penggunaan bahan bakar.
Ia menyebutkan, kendaraan pengangkut sampah menggunakan bahan bakar dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan BBM subsidi, sehingga kenaikan harga akan langsung memengaruhi anggaran operasional pemerintah.
“Hal yang paling mengkhawatirkan bagi Pemkot Bandung sekarang adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah. Kendaraan operasional menggunakan bahan bakar yang harganya mencapai Rp24 ribu per liter. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” ungkapnya.
Untuk menjaga stabilitas anggaran daerah, Pemkot Bandung juga berencana melakukan penyesuaian pada sejumlah pos belanja operasional yang dinilai tidak terlalu mendesak.
Farhan menyebut, beberapa pengeluaran yang akan mengalami pengurangan antara lain belanja makan dan minum (mamin) serta biaya perjalanan dinas.
“Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang akan dikurangi, seperti makan minum dan perjalanan dinas. Penurunannya bisa cukup signifikan karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini,” katanya.
Meski demikian, Farhan memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah.
“Kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Yang penting pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik, sementara pengeluaran operasional bisa lebih terkendali,” pungkasnya. (ziz)**
