Pelantikan 105 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tidak hanya menjadi agenda penyegaran organisasi, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan. Salah satunya adalah ketahanan pangan menjelang musim kemarau.
Hal itu disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan usai melantik 77 pejabat struktural dan 28 pejabat fungsional di Plaza Balai Kota Bandung, Selasa 7 Juli 2026.
Menurut Farhan, rotasi jabatan merupakan proses yang wajar dalam organisasi pemerintahan yang memiliki sekitar 22 ribu ASN.
“Ini kegiatan rutin. Sebagai organisasi besar tentu harus ada rotasi agar organisasi tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan pengisian jabatan fungsional kali ini dilakukan berdasarkan kompetensi, terutama di bidang kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).
Farhan mengaku memberi perhatian khusus kepada DKPP karena Kota Bandung akan menghadapi tantangan menjaga stabilitas pasokan pangan memasuki musim kemarau.
“Kami ingin memastikan SDM profesional di DKPP mampu menjaga cadangan pangan, memastikan distribusi lancar, dan menjamin suplai ke Kota Bandung tidak terganggu,” katanya.
Farhan menjelaskan, Kota Bandung merupakan daerah yang sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar wilayah.
“Kita ini bukan produsen, tetapi 100 persen konsumen. Ada sekitar 16 provinsi yang menjadi pemasok kebutuhan pangan Kota Bandung,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, sekaligus menjaga distribusi dari pemasok hingga pedagang tetap berjalan lancar.
Menurut Farhan, keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan produsen juga perlu dijaga. Ia mencontohkan, harga ayam dan telur yang saat ini sedang turun memang menguntungkan masyarakat, namun apabila berlangsung terlalu lama justru dapat membuat pemasok mengurangi produksi.
Untuk menjaga keberlanjutan pasokan, Pemkot Bandung tengah menyiapkan konsep kerja sama jangka panjang dengan sejumlah daerah penghasil pangan melalui kontrak suplai beras dan telur.
“Ke depan kami ingin membangun kerja sama dengan daerah penghasil sehingga kebutuhan pangan Kota Bandung tetap terjamin secara berkelanjutan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah juga sedang mengkaji berbagai skema penguatan ketahanan pangan, termasuk pembahasan mengenai lahan pertanian berkelanjutan bersama instansi terkait. (rob)**
