Malang – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan bahwa kondisi aman yang dirasakan masyarakat tidak berarti ancaman terorisme benar-benar hilang. Aparatur pemerintah diminta lebih peka melakukan deteksi dini agar potensi ancaman tidak berkembang menjadi aksi nyata.
Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigjen Pol. Wawan Ridwan, S.I.K., S.H., M.H., berharap bahwa aparatur pemerintah tetap waspada dan mampu melakukan deteksi dini terhadap penyebaran paham radikalisme.
“harapannya tentu saja para stakeholder yang selalu waspada, bisa mendeteksi secara dini kemungkinan adanya penyebaran paham radikal di wilayah masing-masing,”ujarnya dalam kegiatan Koordinasi Penguatan Interoperabilitas Aparatur Pemerintah di Kota Malang, 2–3 September 2025.
Direktur pembinaan kemampuan BNPT ini mengingatkan jika capaian tiga tahun tanpa serangan teror di Indonesia ibarat fenomena gunung es yang mana hal-hal yang tampak dipermukaan tidak sebesar yang terjadi dibawah permukaan.
“Yang tampak hanya bagian kecil di permukaan. Di bawahnya, proses propaganda, rekrutmen, pendanaan, hingga perencanaan aksi masih terus berlangsung, terutama melalui media sosial,”ujarnya.
Wawan menegaskan, pencegahan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja. Seluruh unsur pemerintah memiliki tanggung jawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
“Pemerintah wajib melaksanakan pencegahan tindak pidana terorisme, dalam hal ini kita semua, karena pencegahan tidak bisa dilaksanakan satu instansi saja tapi juga semuanya,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, mantan ASN yang pernah terjerat jaringan terorisme, Yudi Zulfahri, menilai materi kegiatan sangat bermanfaat untuk memperkuat kapasitas aparatur sekaligus melindungi birokrasi dari infiltrasi radikalisme.
“Jika aparatnya paham maka bisa melaksanakan program-program pencegahan dan juga pencegahan radikalisme di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri,” jelas Yudi.
